PARADAPOS.COM - Jakarta, 25 Juni 2026 – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul temuan 100 titik SPPG fiktif di Kabupaten Cilacap. Temuan yang diungkap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, ini dinilai sebagai momentum evaluasi menyeluruh. Irma menekankan pentingnya perbaikan di segala lini, mulai dari pengawasan hingga kualitas infrastruktur, serta mengkritisi proses approval yang dinilai tidak transparan.
Momentum Pembenahan Tata Kelola BGN
Menurut Irma, fenomena SPPG fiktif tidak tertutup kemungkinan terjadi di daerah lain. Ia menilai insiden ini menjadi alarm bagi BGN untuk segera berbenah.
“SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah-daerah lain, semoga ke depan kinerja BGN makin baik,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis (25/6/2026).
Lebih lanjut, politisi NasDem itu menegaskan bahwa temuan ini adalah kesempatan emas bagi BGN yang baru untuk melakukan perbaikan secara fundamental. Ia menyebutkan beberapa langkah konkret yang perlu diambil.
“Tentu ini momentum untuk BGN yang baru benah-benah di segala bidang, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi korwil dan korcam juga mengevaluasi SDM yang ada di SPPG (KA SPPG, auditor, dan ahli gizi). Begitu juga setop secara permanen SPPG yang bangunannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki IPAL pabrikan yang digunakan untuk mengolah limbah agar tidak mencemari sekelilingnya,” tuturnya.
Kritik terhadap Proses Approval dan Peran DPR
Di sisi lain, Irma mengakui keterbatasan DPR dalam mengakses informasi detail mengenai kondisi SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam proses persetujuan (approval) yang dilakukan BGN di masa lalu.
“Kami sebagai wakil rakyat hanya mampu melakukan kontrol, memberikan solusi dan informasi terkait mana SPPG yang baik dan yang tidak baik di dapil kami masing-masing. Sebetulnya banyak masyarakat yang punya SPPG bagus tapi tidak mendapatkan approval, sementara yang tidak bagus malah dapat approval,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa situasi ini mendorong banyak pihak untuk turun tangan membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan persetujuan. Bantuan tersebut difasilitasi langsung ke BGN demi mensukseskan program presiden.
“Karena itulah banyak teman-teman yang membantu masyarakat yang tidak dapat approval dengan memfasilitasi mereka ke BGN. Mensukseskan program presiden kan wajib dilakukan oleh mitra kerja sepanjang tidak jual titik dan kualitas SPPG yang difasilitasi sesuai standar, bahkan bisa dijadikan percontohan bagi SPPG-SPPG yang ada tapi tidak sesuai standar,” lanjutnya.
Suasana di ruang kerja Irma sore itu tampak tenang, namun nada bicaranya mencerminkan urgensi yang tinggi. Ia berharap evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas gizi yang diterima masyarakat.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
IHSG Berbalik Menguat 0,5 Persen di Tengah Tekanan MSCI dan Pelemahan Rupiah
China Tegaskan Komitmen Terbuka bagi Investasi Asing di Tengah Tekanan Global
Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Gol Eusebio yang Bertahan 60 Tahun di Piala Dunia 2026
Wall Street Terkoreksi Tipis di Tengah Tekanan Sektor Teknologi Jelang Laporan Micron