Tingkat Kepercayaan Publik ke Polri Capai 82,4 Persen, GIC: Aset Berharga di Tengah Transisi Pemerintahan

PARADAPOS.COM - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC), Febri Wahyuni Sabran, menyatakan bahwa di tengah upaya pemerintahan Prabowo-Gibran membangun fondasi kepercayaan publik, dukungan terhadap Polri menjadi aset yang tak ternilai. Pernyataan ini merupakan respons terhadap survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen, sementara 80,6 persen responden menilai kinerja institusi keamanan tersebut meningkat. Menurut Febri, angka ini menjadi modal sosial yang harus dijaga, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan.

Polri sebagai Perekat Sosial di Tengah Transisi Pemerintahan

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu, Febri menekankan bahwa kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat berfungsi sebagai perekat sosial yang efektif. Hal ini dinilai krusial, khususnya ketika perbedaan pendapat antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat kerap memanas.

“Kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat,” tuturnya.

Febri menambahkan, kepercayaan publik yang meningkat bukanlah sekadar angka statistik. Ia melihatnya sebagai jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang tengah menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan.

Reformasi Nyata di Mata Publik

Febri menilai perbaikan kinerja Polri merupakan sinyal positif yang mengindikasikan bahwa Korps Bhayangkara telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Tingginya angka kepercayaan publik, menurutnya, memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

“Legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan,” ungkapnya.

Mewakili kelompok masyarakat sipil, ia berpendapat capaian tersebut memiliki relevansi yang konkret. Keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik, lanjutnya, membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

PRESISI: Cetak Biru Transformasi Polri

Febri menyoroti konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi cetak biru utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit. Kerangka konseptual tersebut, jelasnya, dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

“Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas,” tuturnya.

Febri pun menegaskan optimismenya bahwa Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Pandangan itu, katanya, mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

“Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara,” ujar Febri.

Ia menambahkan, ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar serta lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.