Pemerintah Kota Makassar Tanggung Biaya Sekolah di 67 Swasta bagi Siswa Tak Lolos SPMB 2026

- Minggu, 28 Juni 2026 | 15:50 WIB
Pemerintah Kota Makassar Tanggung Biaya Sekolah di 67 Swasta bagi Siswa Tak Lolos SPMB 2026
PARADAPOS.COM - Pemerintah Kota Makassar mengumumkan program sekolah gratis di 67 sekolah swasta bagi siswa yang tidak lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin hak pendidikan anak-anak di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Kebijakan ini diumumkan pada Minggu, 28 Juni 2026, sebagai respons atas ribuan siswa yang setiap tahunnya gagal masuk sekolah negeri karena kuota yang terbatas.

Negara Hadir untuk Pendidikan Anak Makassar

Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmennya dengan tegas. Ia memastikan tidak ada satu pun anak di Makassar yang boleh putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. "Seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung Pemerintah Kota Makassar," tegasnya. Setiap tahun, ribuan siswa di kota ini harus menerima kenyataan pahit karena daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah pendaftar. Tahun ini, jalur domisili dibuka pada 22–26 Juni, dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 27 Juni 2026.

Memperkuat Ekosistem Pendidikan Swasta

Dengan menggandeng 67 sekolah swasta, pemerintah tidak hanya menyelamatkan masa depan siswa, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan swasta sebagai mitra strategis pembangunan kota. Bagi Appi, sekolah swasta bukanlah tempat penampungan bagi siswa yang gagal masuk negeri. "Kami ingin sekolah-sekolah swasta juga bertumbuh. Anak-anak yang tidak tertampung di negeri akan kami distribusikan ke swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah," jelasnya. Ia menambahkan, "Kita ingin di Kota Makassar tidak ada lagi perbedaan kualitas pendidikan. Semua anak harus mendapatkan layanan yang setara, di mana pun mereka bersekolah." Untuk mewujudkan hal itu, Appi meminta seluruh sekolah swasta, khususnya di bawah naungan Muhammadiyah, untuk memperkuat sarana, prasarana, dan tenaga pendidik agar siap menerima tambahan peserta didik.

Mengatasi Krisis Karakter di Era Digital

Namun, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan. Munafri juga menyoroti krisis karakter yang mengancam generasi muda di era serba digital. Ia mengaku prihatin melihat ketergantungan anak-anak pada gawai yang mengikis interaksi sosial dan akhlak. "Percuma kita memiliki anak-anak yang cerdas kalau tidak punya akhlak yang baik. Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, lalu diperkuat di sekolah," ucapnya. Makassar kini mulai membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Tidak berhenti di situ, mulai tahun ini, porsi pelajaran agama dan pendidikan akhlak akan ditambah dalam kurikulum pendidikan dasar. "Alokasi dua jam pelajaran agama dalam sepekan belum cukup. Kita perlu penguatan moral sejak dini," ujarnya.

Editor: Wahyu Pradana

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar