PARADAPOS.COM - Jakarta, 7 Juli 2026 – Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan menggelar diskusi tertutup dengan mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Senin lalu. Pertemuan ini membahas strategi percepatan digitalisasi birokrasi dan penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Indonesia menargetkan transformasi digital sebagai fondasi tata kelola baru yang lebih efisien, transparan, dan berpusat pada kesejahteraan masyarakat.
Fondasi Pemerintah Digital dan Peran AI
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membangun fondasi strategis untuk mewujudkan Pemerintah Digital. Perubahan ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan pergeseran mendasar dalam cara kebijakan dirumuskan, layanan diberikan, dan negara berinteraksi dengan warganya. Kesejahteraan masyarakat menjadi target tertinggi yang ingin dicapai melalui pendekatan Human-Centered Design in Government.
Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa digitalisasi yang dipadukan dengan kecerdasan buatan mampu mengintegrasikan berbagai sektor sekaligus menjadi solusi atas persoalan di lapangan. Penerapan Digital Publik Infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi dinilai dapat membuka akses layanan publik yang lebih luas. Salah satu contoh nyata yang disebutkan adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak ingin kehilangan momen, karena memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka,” ujarnya.
Piloting di Banyuwangi dan Rencana Perluasan
Lewat pemerintah digital, negara diharapkan hadir dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan tepercaya. Bukan sekadar memodernisasi sistem, tetapi mentransformasi pengalaman masyarakat saat mengakses layanan publik. KPTDP telah menjalankan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Hasilnya, proses penyaluran menjadi lebih cepat dan transparan.
Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota, ditambah satu kota yaitu Batam, serta satu provinsi yaitu Bali. Pelaksanaan piloting ini memberikan banyak pembelajaran berharga, terutama dalam hal percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Kolaborasi dengan Tony Blair dan timnya diharapkan mampu meningkatkan skala penerapan AI di bidang perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemudahan berusaha. Di sisi lain, penguatan tata kelola AI juga menjadi perhatian demi menjaga keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan juga menjadi sasaran kolaborasi ini.
“Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintah digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” jelasnya.
Apresiasi Tony Blair dan Tantangan Geografis Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Tony Blair memberikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya, setiap negara memiliki tantangan tersendiri. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, menghadapi kompleksitas yang tidak sedikit.
“Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemangkasan waktu layanan administrasi di Indonesia sudah sangat baik, terutama mengingat Indonesia bukan negara kecil. Hal tersebut, menurutnya, bukanlah perkara mudah. Namun, berkat kolaborasi berbagai unsur, digitalisasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.
“Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” katanya.
Tony Blair juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang menguasai kemampuan digital dan memiliki pola pikir digital untuk mendukung keberhasilan transformasi. Pihaknya terbuka untuk membantu Indonesia di berbagai sektor, termasuk digitalisasi.
DPI sebagai Tulang Punggung Layanan dan Transformasi Perlindungan Sosial
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan menjadi prioritas. Hal ini ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang berfungsi sebagai tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Transformasi digital perlindungan sosial, menurutnya, mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan yang terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan anda yang telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia akan sangat berharga,” pungkasnya.
Menurut Rini, segala upaya yang dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, melainkan sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. Bagian terpenting adalah memastikan bahwa pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat.
Ia meyakini bahwa keberhasilan transformasi pemerintahan digital bergantung pada tiga elemen yang saling memperkuat: kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, dan pendekatan implementasi yang didorong oleh kasus penggunaan (use case). Berdasarkan pengalaman, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, melainkan agenda tata kelola. Teknologi hanyalah sarana pendukung, namun kepemimpinan, kelembagaan, dan kolaborasi-lah yang menentukan keberhasilan transformasi tersebut.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Topan Maysak Picu Banjir Bandang di Guangxi, Puluhan Ribu Warga Mengungsi
Mulai Juli 2026, 850 Ribu Ojol Resmi Berstatus Pelaku UMKM dengan Potongan Tarif Maksimal 8 Persen
Prabowo Hadiahkan Satu Set Angklung ke PM Modi, Momen Diplomasi Budaya di Istana Merdeka
Kuasa Hukum Termohon: Roy Suryo Menang Praperadilan tapi Tak Berdampak pada Perkara Pokok