Ekonom: Target Pertumbuhan 6 Persen 2027 Hanya Realistis Jika Sektor Swasta Gantikan Peran Belanja Negara

PARADAPOS.COM - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, sebuah ambisi yang menurut ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, hanya bisa dicapai jika sektor swasta, belanja rumah tangga, dan investasi bergerak paralel menggantikan ketergantungan pada belanja negara. Pernyataan ini mengemuka di tengah diskusi tentang realisasi APBN, di mana peningkatan pendapatan dari PPN dan PPh menjadi indikator utama apakah mesin pertumbuhan ekonomi benar-benar berputar. Riefky menekankan bahwa tanpa pergeseran sumber pertumbuhan dari government spending ke produktivitas sektor riil, target tersebut berisiko menjadi sekadar angka di atas kertas.

Dalam wawancara yang tayang di program Zona Bisnis Metro TV pada Selasa, 18 Agustus 2026, Riefky menguraikan secara gamblang mengapa sektor swasta memegang kunci. Ia mengamati bahwa selama ini pemerintah terlalu bertumpu pada belanja negara sebagai pendorong utama. Padahal, untuk tumbuh lebih tinggi, fundamental ekonomi harus berubah.

"Jadi kalau kita mau tumbuh lebih tinggi harusnya memang kita menggunakan produktivitas sektor riil atau swasta dan belanja rumah tangga atau investasi instead of hanya dari government spending," ujar Riefky dalam kesempatan tersebut.

Ia kemudian merinci mekanisme yang diharapkan terjadi. Ketika sektor swasta berekspansi, profit perusahaan meningkat. Dari sanalah pendapatan negara mengalir melalui Pajak Penghasilan (PPh). Lebih jauh lagi, peningkatan profit idealnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja. Efek berantainya pun terjadi: konsumsi rumah tangga naik, dan pada gilirannya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ikut menguat.

"Saat profit meningkat harusnya dibarengi dengan peningkatan upah. Nah peningkatan upah ini kemudian akan meningkatkan konsumsi masyarakat, akan meningkatkan belanja rumah tangga," jelasnya.

Menurut Riefky, sinyal keberhasilan dari seluruh proses ini adalah ketika realisasi PPN dan PPh dalam APBN menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Hal itu menjadi bukti empiris bahwa pertumbuhan tidak lagi timpang, melainkan dirasakan oleh banyak lapisan.

"Kalau realisasi PPN dan PPh bisa meningkat maka kemudian kita bisa pastikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi ini sudah tumbuh secara lebih merata," terangnya.

Namun, di balik optimisme tersebut, Riefky menyoroti satu persoalan struktural yang kerap terabaikan: minimnya gebrakan untuk menarik sektor informal ke dalam ekosistem formal. Ia menilai, selama sebagian besar tenaga kerja masih beroperasi di sektor informal, pemerintah akan kesulitan memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio perpajakan secara signifikan.

"Nah ini yang perlu pemerintah lakukan adalah bagaimana mendorong agar sektor swasta ini bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan formal," tuturnya.

Dari perspektif lapangan, argumen Riefky ini menyentuh persoalan klasik yang sering dihadapi dalam perumusan kebijakan: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terukur di atas kertas, tetapi juga terasa dalam bentuk lapangan kerja yang layak dan penerimaan negara yang sehat. Tanpa penciptaan lapangan kerja formal yang masif, target pertumbuhan 6 persen berisiko hanya dinikmati oleh segelintir korporasi besar, sementara daya beli masyarakat kelas menengah bawah tetap stagnan. Dengan kata lain, target pertumbuhan hanyalah satu sisi koin; sisi lainnya adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri.