Ray Rangkuti juga menyoroti sistem otoriter yang berlangsung puluhan tahun di era Soeharto. Menurutnya, masa itu ditandai dengan tidak adanya sistem demokrasi yang sehat, sehingga banyak pihak enggan berdamai dengan sejarah kelam Orde Baru.
"Di masanya, demokrasi diberangus. Apakah ini yang disebut berdamai dengan sejarah," ujar Ray seperti dikutip pada Selasa, 4 November 2025.
Berdamai dengan Sejarah Tanpa Memaafkan Kesalahan
Lebih lanjut Ray menegaskan bahwa berdamai dengan sejarah tidak berarti memaafkan segala kesalahan yang dilakukan Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan praktik KKN yang menyebar luas.
"Apakah berdamai dengan sejarah itu harus memaafkan berbagai kesalahan mantan pejabat, bahkan akan mengangkatnya menjadi pahlawan," pungkas Ray.
Polemik gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini menunjukkan betapa kompleksnya penilaian sejarah terhadap figur kontroversial di Indonesia. Masyarakat masih terbelah antara mengakui jasa-jasa Soeharto dan mengingat berbagai masalah yang terjadi di era kepemimpinannya.
Artikel Terkait
Pertemuan Prabowo dengan Abraham Samad & Tokoh Nasional: Istana Bukan Oposisi, Tapi Diskusi Bangsa
Said Didu Ungkap Prabowo Sepakat Rebut Kedaulatan dari Oligarki, Target Geng Solo
Strategi Politik Jokowi: Dukungan ke PSI Kaesang & Proyeksi Gibran di Pilpres 2029-2034
Dokter Tifa Kritik Jokowi di Rakernas PSI: Strategi Playing Victim atau Kondisi Kesehatan?