Prof Henri Balik Badan Kritik Jokowi: Kontroversi dan Rekayasa Gibran Cawapres
Prof Henri Subiakto, mantan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2007-2022, secara terbuka mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai menciptakan banyak kontroversi selama masa kepemimpinannya.
Dalam siaran Forum Keadilan Tv di Jakarta pada Selasa, 4 November 2025, Henri mengungkapkan bahwa awalnya ia sangat bangga dengan kepemimpinan Jokowi. Euforia tersebut muncul karena Jokowi dianggap sebagai produk demokrasi yang berhasil, mulai dari kesuksesannya memimpin Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia.
Namun, menurut Henri, seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan dan pernyataan Jokowi dinilai penuh kontroversi. Banyak janji dan pernyataan yang diucapkan hari ini, berubah esok harinya. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga dinilai bermasalah dan menimbulkan polemik di masyarakat.
Puncak Kontroversi: Pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Henri menegaskan bahwa puncak dari berbagai kontroversi tersebut adalah ketika Jokowi diduga mendahulukan kepentingan keluarganya, dengan memaksakan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
Menurutnya, Gibran dinilai belum siap untuk menduduki posisi wakil presiden. Bahkan, untuk menjadi Wali Kota Solo pun, Henri mempertanyakan kesiapan Gibran, terutama terkait dengan latar belakang pendidikannya yang dianggap tidak jelas.
"Tiba-tiba semuanya menjadi dipaksakan, dia menjadi wakil presiden," ujar Henri.
Membandingkan Kualitas Gibran dengan Wakil Presiden Sebelumnya
Prof Henri juga membandingkan kualitas Gibran dengan para wakil presiden Indonesia sebelumnya. Ia mempertanyakan bagaimana Gibran dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti B.J. Habibie, Mohammad Hatta, Jenderal Umar Wirahadikusumah, atau Adam Malik yang memiliki rekam jejak dan kualitas yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
Henri menuding bahwa pencalonan Gibran tidak lepas dari adanya rekayasa, termasuk yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap situasi ini.
Ia menambahkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di akhir pemerintahan Jokowi kini menjadi tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi dan menyelesaikannya.
Menurut Henri, di masa jabatannya, Jokowi memiliki struktur kekuatan politik yang sangat hebat, namun sayangnya diwarnai dengan berbagai kontroversi hingga akhir masa kepemimpinannya.
Artikel Terkait
Mahfud MD Desak Evaluasi Terbuka Program Makan Bergizi Gratis
Relawan Prabowo-Gibran Dukung Penyelesaian Kasus Ijazah Palsu Rismon Sianipar via Restorative Justice
Mantan Ketua PN Depok Gugat KPK via Praperadilan Usai OTT Suap Lahan
Koalisi Sipil Soroti Respons Prabowo Usai Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS