Komisi X DPR Dukung Penuh Larangan Prabowo Kerahkan Siswa Sambut Kunjungan

Komisi X DPR memberikan dukungan penuh atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan siswa dalam penyambutan kunjungan kerjanya. Instruksi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga kenyamanan dan konsentrasi belajar peserta didik.

Apresiasi dari Wakil Ketua Komisi X DPR

Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

"Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang sangat baik. Siswa tidak perlu lagi berdiri berjam-jam di pinggir jalan untuk menyambut pejabat. Mereka bisa tetap fokus belajar di kelas," ujar Lalu Hadrian, Kamis, 20 November 2025.

Dampak Positif bagi Proses Belajar Mengajar

Kebijakan ini dinilai mampu meminimalisir gangguan terhadap proses pembelajaran. Legislator PKB itu menegaskan bahwa kebiasaan mengerahkan siswa untuk menyambut pejabat seringkali mengganggu jam belajar dan tidak memberikan manfaat edukatif.

Lalu Hadrian menambahkan, "Pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika Presiden ingin berinteraksi dengan siswa, berkunjung ke sekolah adalah cara yang jauh lebih tepat dan mendidik."

Harapan untuk Pejabat dan Kepala Daerah

Kebijakan Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh pejabat negara dan kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada lagi kegiatan seremonial di luar ruang kelas yang mengganggu proses belajar mengajar.

Inisiatif Awal dari Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meminta agar anak-anak sekolah tidak lagi dikerahkan untuk menyambut kedatangannya selama kunjungan kerja di berbagai daerah.

"Saya minta Seskab dibuatkan surat ke semua bupati dan wali kota, kalau saya kunjungan kerja mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan. Biarkan mereka di sekolah masing-masing," kata Prabowo dalam peresmian proyek infrastruktur di Kabupaten Bantul, Rabu, 19 November 2025.