Kecaman Keras atas Konten Ferry Irwandi: Dinilai Mempolitisasi Derita Korban Bencana
PARADAPOS.COM - Ketua Pusat Studi Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Gender (Pusdeham Institut), Risnauli Siahaan, mengecam keras pernyataan konten kreator Ferry Irwandi. Dalam siaran YouTube-nya, Irwandi menyebut terjadi kasus pemerkosaan di lokasi bencana alam di Sumatera dan menyiratkan negara tidak hadir dalam pemulihan.
Risnauli menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik dan melukai perasaan korban bencana, khususnya perempuan yang sedang dalam kondisi trauma dan ketidakpastian.
“Kami sebagai kaum perempuan, terlebih sebagai perempuan Batak, sangat lirih dan terpukul mendengar ucapan tersebut. Di tengah situasi duka dan upaya pemulihan, justru dilempar narasi yang belum tentu benar, yang bisa menambah beban psikologis korban,” tegas Risnauli dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.
Isu Kekerasan Seksual Bukan Komoditas Konten
Risnauli menegaskan, isu kekerasan seksual adalah persoalan serius yang tidak boleh dijadikan komoditas konten untuk membangun opini negatif terhadap negara. Jika ada dugaan tindak pidana, mekanisme hukum dan pelaporan resmi adalah jalur yang tepat, bukan diviralkan tanpa dasar jelas.
“Jangan karena sudah membantu lalu merasa bebas bicara dan membuat konten seenaknya. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan tiket untuk membangun narasi provokatif. Ini menyangkut martabat korban, nama daerah, serta kepercayaan publik,” ujarnya.
Negara Hadir dalam Penanganan Bencana
Risnauli menegaskan kehadiran negara dalam proses pemulihan bencana melalui pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, hingga organisasi kemanusiaan yang bekerja di lapangan untuk evakuasi, distribusi bantuan, dan dukungan psikososial.
“Menyebut negara tidak hadir adalah simplifikasi yang menyesatkan. Upaya pemulihan bencana adalah kerja besar dan kolektif. Mengerdilkan semua itu hanya demi framing konten adalah bentuk ketidakadilan informasi,” ungkapnya.
Kebebasan Berekspresi Bukan Tanpa Batas
Dari perspektif demokrasi dan HAM, Risnauli mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus mempertimbangkan akibat sosial, psikologis, dan hukum, terutama dalam situasi darurat bencana.
“Demokrasi bukan berarti bebas melukai. HAM bukan alat untuk menjustifikasi framing. Dan gender justice mengajarkan bahwa perempuan harus dilindungi dari narasi yang memperparah kerentanan,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh konten kreator dan figur publik untuk lebih berempati, bertanggung jawab, dan mengedepankan verifikasi informasi terkait bencana.
“Korban bencana butuh empati, bukan sensasi. Mereka butuh penguatan, bukan ketakutan baru. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai panggung personal,” tutup Risnauli.
Pernyataan Ferry Irwandi yang Memicu Kontroversi
Dalam kontennya, Ferry Irwandi menyatakan mendengar cerita-cerita horor di tengah bencana, salah satunya banyak perempuan yang mengalami pemerkosaan.
“Ceritain aja lah, tadi aku dikasih voice note, dikasih cerita horor ada pemerkosaan ya. Manusia dalam kondisi yang social culture, situasi kelompok masyarakat yang udah separah itu ya dan dalam situasi seburuk itu,” ucap Ferry seperti dikutip.
Artikel Terkait
KPK Tangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam OTT
Presiden Prabowo Kritik Kinerja Sebagian Pejabat di Tengah Tantangan Global
Peneliti Buni Yani Kritik Gibran dan Jokowi, Sebut Penegakan Hukum Hilang
PKS Desak Pemerintah Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi Meski Harga Minyak Dunia Melonjak