Partai Demokrat dan BMI Siapkan Langkah Hukum dan Investigasi atas Tuduhan ke AHY di YouTube

PARADAPOS.COM - Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat berencana mengambil langkah hukum terhadap pengelola kanal YouTube 'Dibikin Channel'. Rencana ini disambut positif oleh Bintang Muda Indonesia (BMI), yang menyatakan akan melakukan investigasi mandiri untuk mengungkap aktor dan pendana di balik konten yang menuduh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai dalang penyebaran isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Dukungan dan Investigasi Mandiri dari BMI

Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional BMI, Aditiya Utama, menilai langkah hukum yang akan ditempuh Partai Demokrat tepat untuk menjaga ekosistem digital. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/5/2026), yang didampingi Wakil Ketua Arnod Sihite, Aditya menegaskan komitmen organisasinya.

"Ini untuk memastikan ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoaks," ucapnya.

Lebih jauh, BMI tidak hanya berhenti pada dukungan moral. Organisasi tersebut mengumumkan akan turun langsung melakukan pelacakan digital untuk mengusut lebih dalam. Investigasi ini bertujuan mengungkap jaringan di balik konten yang dinilai menyesatkan itu.

"BMI akan mencari tahu siapa yang mendanai dan siapa aktor intelektual di balik konten tersebut," jelas Aditya.

Ultimatum dan Peringatan Keras

Sebelum proses hukum dan investigasi berjalan lebih jauh, BMI memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki kesalahan. Mereka mengeluarkan ultimatum terbuka agar pengelola kanal segera menghentikan segala bentuk fitnah, menarik kontennya, dan meminta maaf secara publik.

Pernyataan maaf itu, menurut BMI, harus ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta institusi partai. Jika ultimatum ini diabaikan, BMI menyatakan kesiapannya untuk bergerak lebih aktif.

"BMI yang akan bergerak mencari dan mengungkap wajah asli aktor di balik akun tersebut ke publik," pungkas Aditya tegas.

Dugaan dan Tuduhan dalam Konten

Kanal YouTube yang menjadi sorotan ini sebelumnya menyebarkan konten berisi tuduhan serius. Dalam konten tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono disebut-sebut berkoordinasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan ulama Habib Rizieq Shihab. Koordinasi itu diklaim bertujuan untuk menyebarkan isu terkait ijazah Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo.

Tuduhan tanpa bukti yang melibatkan sejumlah nama besar dalam politik nasional ini yang kemudian memantik reaksi tegas dari Partai Demokrat dan organisasi pendukung seperti BMI, yang mengkhawatirkan dampak konten negatif terhadap iklim berdemokrasi.