PARADAPOS.COM - Komandan Kodim 1501/Ternate, Kolonel Infanteri Jani Setiadi, menjadi sorotan setelah viralnya keputusan pembubaran acara nonton bareng (nobar) film berjudul "Pesta Babi" di Kota Ternate. Langkah ini diambil demi mencegah potensi isu SARA yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah, meskipun menuai kritik dari sejumlah kalangan. Dalam keterangan resminya pada Sabtu (9/5), Kolonel Jani menegaskan bahwa pihaknya telah mengedepankan dialog persuasif dan pendekatan humanis sebelum melarang kegiatan tersebut.
Alasan di Balik Pembubaran
Menurut Kolonel Jani, keputusan untuk membubarkan acara nobar dan dialog interaktif itu didasari oleh analisis terhadap potensi keresahan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa langkah antisipatif ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, melainkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
“Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini,” ucap Jani.
Perwira menengah TNI AD dengan tiga kembang di pundak itu menambahkan bahwa gesekan sosial akibat isu sensitif sangat mungkin terjadi jika kegiatan tersebut tetap berlangsung. Ia tidak ingin persatuan dan kerukunan warga Ternate terganggu oleh hal-hal yang dapat dihindari.
Koordinasi dengan Kepolisian dan Temuan di Lapangan
Sebelum mengambil tindakan, Kodim 1501/Ternate telah berkoordinasi dengan Polres Ternate. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa itu belum mengantongi izin resmi dari pihak kepolisian setempat.
Selain soal perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan "Pesta Babi" berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Apalagi, jika dikaitkan dengan isu SARA dan konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya, risiko memancing reaksi negatif dinilai cukup tinggi.
Penegasan soal Kebebasan Berpendapat
Di tengah kritik yang muncul, Kolonel Jani menegaskan bahwa TNI tidak melarang kegiatan diskusi secara umum. Syaratnya, kegiatan tersebut harus sesuai prosedur, memiliki izin, dan materi yang disampaikan tidak berpotensi memicu konflik.
”TNI tidak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki izin, dan materi yang disampaikan tidak menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pihaknya tetap menghargai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Namun, keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan bersama unsur terkait di Ternate masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara. Tujuannya, memastikan situasi tetap aman dan terkendali tanpa mengorbankan hak-hak sipil warga.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Idrus Sambo Klarifikasi Pernyataan Amien Rais soal Orientasi Seksual Teddy Indra Wijaya, Bukan Tuduhan Pidana
Amien Rais Siap Tanggung Risiko Hukum dan Agama Atas Pernyataan soal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Sri Bintang Pamungkas Sebut SBY Terlibat Homoseksual, Klaim Berdasarkan SMS Nazaruddin
Amien Rais Dikritik karena Serang Orientasi Seksual Teddy Indra Wijaya, Pengamat: Itu Langgar Etika Politik