Jokowi Tak Pernah Hadir Sidang dan Belum Tunjukkan Ijazah Asli, Roy Suryo hingga Gus Nur Justru Terjerat Hukum

PARADAPOS.COM - Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan. Meskipun sidang telah digelar berkali-kali di berbagai pengadilan, Jokowi tak pernah sekalipun hadir. Lebih dari itu, ia juga belum pernah menunjukkan dokumen ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Analis politik Saiful Huda Ems menilai kondisi ini menimbulkan keanehan tersendiri dalam proses hukum yang berjalan.

Di tengah hiruk-pikuk perkara ini, dua orang yang vokal mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi—Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur—justru telah divonis penjara. Ironisnya, vonis tersebut dijatuhkan dengan pasal yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan substansi keaslian ijazah yang mereka persoalkan.

Analisis dari Sudut Pandang Hukum

Saiful Huda Ems, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026, menyoroti kejanggalan ini. Menurutnya, inti persoalan sebenarnya sederhana.

"Terpenting, Jokowi belum pernah menunjukkan ijazahnya, sehingga belum pernah pula dapat dibuktikan di pengadilan, ijazahnya Jokowi itu asli ataukah palsu," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung kasus yang menimpa Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa. Keduanya kini terjerat dalam pusaran hukum yang sama. Saiful berpendapat, jika perkara ini berlanjut ke persidangan, hasil akhirnya sudah bisa ditebak oleh para pengacara profesional.

Dua Skenario di Persidangan

Saiful memetakan dua kemungkinan hasil. Pertama, jika persidangan berjalan murni berdasarkan hukum dan fakta, maka posisi Jokowi dinilainya sangat lemah.

"Kalau persidangannya itu nanti murni mengedepankan hukum, maka Jokowi akan sangat mudah ditebak, kalah," ungkapnya.

Namun, ia juga mewanti-wanti adanya kemungkinan intervensi dari kekuatan politik. Dalam skenario kedua ini, hasil akhir menjadi tidak pasti. Bisa saja Roy Suryo dan kawan-kawan yang kalah, atau justru sebaliknya, mereka yang menang. Semua tergantung pada sejauh mana anasir politik ikut bermain.

Pentingnya Independensi Peradilan

Di akhir pernyataannya, Saiful menekankan pentingnya menjaga jarak antara hukum dan politik. Menurutnya, intervensi semacam ini adalah ancaman serius bagi tegaknya keadilan.

"Dalam penegakan hukum, anasir-anasir politik itu haruslah dijauhkan, karena jika tidak maka proses penegakan hukum yang harus memperhatikan asas kepastian hukum dan asas due process of law itu akan sulit terpenuhi," pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa di balik hiruk-pikuk politik, proses hukum harus tetap berjalan di atas koridor yang benar. Publik pun menanti langkah selanjutnya, terutama terkait nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa yang kini harus berhadapan dengan sistem peradilan.