paradapos.com : Berdasarkan informasi yang beredar, pada hari Sabtu 16 Desember 2023, hari ini, Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai narasumber dalam kegiatan Sarasehan Peningkatan Prestasi Santri dan Kemandirian Pesantren di Hall Theater Pintu (Gate) 9, Jakarta International Expo (JIEXPO). Dalam kegiatan yang dihadiri oleh peserta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia, Prabowo Subianto diundang oleh Kemenag untuk menyampaikan materi tentang Kemandirian Pesantren dan Bela Negara.
Sebelumnya, Prabowo Subianto tercatat menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan terutama yang tidak berkaitan dengan kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan Negara. Antara lain kegiatan rapat kerja APDESI Jawa Barat dan mengunjungi korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dengan menggunakan Helikopter milik TNI AU.
Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran pers yang diterima paradapos.com, Sabtu (16/12/2023) memandang, kegiatan Kemenag yang dibiayai oleh anggaran negara harus mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena ada potensi kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi Capres Prabowo Subianto.
Penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenanganan kontestasi politik elektoral bagi salah satu kandidat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan. Tindakan tersebut secaras jelas melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam Pemilu, dimana terdapat sumber daya negara yang disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain.
Karena itu, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenanganan Capres tertentu jelas merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak boleh dibiarkan.
Baca Juga: Produk Anak Bangsa, 5 Unit Pesawat NC-212i Diserahkan Menhan Prabowo kepada TNI AU
Dengan menggunakan nalar sehat, kegiatan Kemenag yang dilakukan oleh Kemenag dengan menghadirkan Capres 02, sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung. Jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihaak lain yang dapat dihadirkan sebagai Narasumber, seperti Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya.
Artikel Terkait
Dominasi Dasco di DPR RI: Analisis Jaringan Kabinda, Adidas, dan Dampaknya bagi Demokrasi
KSPI Tolak UMP 2026: Rencana Gugatan ke PTUN & Aksi Massa 29-30 Desember
Pengibaran Bendera Aceh di Lhokseumawe Bukan Subversif, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Dokter Tifa Soroti Paparan Bareskrim: Ijazah Jokowi dan Sinyal Usut Koran KR?