"Politik dinasti kencang dilakukan, bahkan saat ini bukan hanya satu-dua, tapi hampir semua anggota keluarga diisukan bakal terlibat Pilkada, jadi kita patut mempertanyakan, ada motif apa di balik itu," tegasnya.
Dia juga mengingatkan, demokrasi seharusnya mendorong partisipasi yang adil dan merata dari semua warga negara, tanpa memandang status atau hubungan keluarga.
"Kita tidak ingin kedewasaan demokrasi kita dimundurkan lagi oleh yang semacam ini, dan tentu cepat atau lambat kita akan melihat pertentangan dari publik, baik kalangan profesional, akademisi, atau rakyat pada umumnya," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Akui Keaslian Ijazah Jokowi? Klarifikasi Peradi Bersatu
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyentuh 2,92%
PDI Perjuangan Larang Kader Korupsi: Isi Surat Edaran & Arahan Rakernas 2026
Respons PDIP Soal Ambisi Kaesang & PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029