"Politik dinasti kencang dilakukan, bahkan saat ini bukan hanya satu-dua, tapi hampir semua anggota keluarga diisukan bakal terlibat Pilkada, jadi kita patut mempertanyakan, ada motif apa di balik itu," tegasnya.
Dia juga mengingatkan, demokrasi seharusnya mendorong partisipasi yang adil dan merata dari semua warga negara, tanpa memandang status atau hubungan keluarga.
"Kita tidak ingin kedewasaan demokrasi kita dimundurkan lagi oleh yang semacam ini, dan tentu cepat atau lambat kita akan melihat pertentangan dari publik, baik kalangan profesional, akademisi, atau rakyat pada umumnya," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Analisis Polemik Ijazah Jokowi: Keraguan Publik & Kekuasaan yang Dipertanyakan
Komisi X DPR Dukung Larangan Prabowo Kerahkan Siswa Sambut Kunjungan: Ini Alasannya
Jokowi ke Singapura Saat Sidang Ijazah: Analisis Polemik Sakit vs Agenda Politik
Jokowi ke Singapura Usai Bolos Sidang, Benarkah Alergi Pengadilan?