AS Desak Warga Negaranya Segera Tinggalkan Venezuela, Waspadai Milisi Colectivos

PARADAPOS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan keamanan mendesak bagi seluruh warganya yang masih berada di Venezuela. Departemen Luar Negeri AS meminta mereka untuk segera meninggalkan negara tersebut menyusul meningkatnya risiko keamanan dan aktivitas kelompok milisi bersenjata.

Peringatan Resmi dan Situasi Keamanan yang Tidak Menentu

Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (10/1), Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa situasi keamanan di Venezuela masih tidak menentu dan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sekitar seminggu setelah insiden penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.

Ancaman dari Kelompok Colectivos dan Pemeriksaan Jalan

Otoritas AS menyoroti aktivitas kelompok milisi bersenjata yang dikenal sebagai "Colectivos". Kelompok ini dilaporkan memasang pos-pos pemeriksaan di jalanan dan menghentikan kendaraan untuk mencari warga negara AS atau bukti dukungan terhadap Amerika Serikat.

Kedutaan Besar AS secara khusus memperingatkan warganya tentang adanya pemeriksaan kendaraan oleh kelompok bersenjata ini dan menegaskan, "Karena penerbangan internasional telah kembali beroperasi, warga negara AS di Venezuela harus segera meninggalkan negara tersebut."

Status Perjalanan Level 4: "Jangan Bepergian"

AS telah menetapkan Venezuela pada status perjalanan Level 4, yang merupakan tingkat peringatan tertinggi dengan kategori "Jangan Bepergian". Alasannya mencakup berbagai risiko serius seperti penahanan sewenang-wenang oleh otoritas, kekerasan, penculikan, kerusuhan sipil, dan kondisi layanan kesehatan yang buruk.

Pembebasan Tahanan Politik dan Dinamika Ketegangan

Di tengah ketegangan, muncul langkah politik yang meredakan. Presiden AS Donald Trump disebutkan membatalkan rencana serangan lanjutan ke Venezuela setelah pemerintah setempat membebaskan sejumlah tahanan politik. Hingga akhir pekan, sedikitnya 18 orang tahanan politik telah dibebaskan.

Meski pembebasan ini bisa dilihat sebagai sinyal awal meredanya konflik, kelompok hak asasi manusia (HAM) mencatat bahwa masih ada ratusan tahanan politik lainnya yang tetap berada di dalam penjara.