"(Sementara) pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) didasarkan kajian Tim Satgas yang saya pimpin. Kalau Keppres itu tentang percepatan investasi," kata Bahlil.
Bahlil menyebutkan, sejak memimpin Satgas, pihaknya berhasil menyelesaikan investasi mangkrak hampir Rp600 triliun.
"Jadi yang perlu saya sampaikan adalah (tuduhan) keliru. Tidak ada hubungannya data IUP yang dicabut dengan Satgas Keppres Nomor 11," kata Bahlil.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Dominasi Dasco di DPR RI: Analisis Jaringan Kabinda, Adidas, dan Dampaknya bagi Demokrasi
KSPI Tolak UMP 2026: Rencana Gugatan ke PTUN & Aksi Massa 29-30 Desember
Pengibaran Bendera Aceh di Lhokseumawe Bukan Subversif, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Dokter Tifa Soroti Paparan Bareskrim: Ijazah Jokowi dan Sinyal Usut Koran KR?