PARADAPOS.COM - Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo Subianto telah melaksanakan janji kampanye saat Pilpres 2024 lalu.
Hal itu dibuktikan dari berbagai program yang dijalankan pemerintah, hanya dalam waktu enam bulan pasca pergantian presiden.
Hasan menekankan bahwa dalam enam bulan terakhir pemerintah telah sangat bekerja keras.
"Hal yang kita ingin tunjukkan di hadapan masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pemerintah memang sudah bekerja keras," kata Hasan saat acara public hearing yang diselenggaran PCO di Jakarta, Rabu (27/5/2025).
Hasan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kabinet Prabowo-Gibran bukan sekadar cepat, tapi “ngebut”.
Istilah tersebut ia gunakan untuk menggambarkan percepatan kerja pemerintah dalam enam bulan pertama yang dinilainya sudah membuahkan banyak hasil.
Berbagai inisiatif dan proyek strategis mulai dijalankan dalam waktu singkat, sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam memenuhi janji kepada rakyat setiap hari.
"Pemerintah sudah melaksanakan janji-janji kampanye, tidak lagi cepat, tapi ngebut. Ini ngebut, baru 6 bulan tapi mungkin sudah banyak sekali yang dikerjakan oleh pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo. Menteri-menteri bekerja dengan begitu semangat, luar biasa," kata Hasan.
Sambil berkelakar, Hasan menyebut sejumlah wakil menteri yang hadir dalam acara tersebut ada yang terlihat kurang istirahat akibat menjalankan berbagai program.
Sejumlah wamen yang hadir dalam acara itu ada Wamen Sosial Agus Jabo, wamen Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza, Wamen pertanian Sudaryono, serta wamen kesehatan Dante Saksono.
"Saya rasa Bang Jabo kelihatan kurang tidur karena kerja terus. Mas Dar (Sudaryono), karena masih muda kelihatan masih fresh, tapi juga kurang tidur itu pasti. Prof. Dante juga kerjanya luar biasa, menteri-menteri yang lain juga kerjanya luar biasa," tuturnya.
Sementara itu, menurut Hasan, peran PCO sendiri selama ini lebih sebagai fasilitator komunikasi, memastikan bahwa kerja keras para menteri dan Presiden bisa tersampaikan dengan baik kepada publik.
Artikel Terkait
Dominasi Dasco di DPR RI: Analisis Jaringan Kabinda, Adidas, dan Dampaknya bagi Demokrasi
KSPI Tolak UMP 2026: Rencana Gugatan ke PTUN & Aksi Massa 29-30 Desember
Pengibaran Bendera Aceh di Lhokseumawe Bukan Subversif, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Dokter Tifa Soroti Paparan Bareskrim: Ijazah Jokowi dan Sinyal Usut Koran KR?