Salah Besar Gibran Batal Berkantor di Papua, Makin Tebal Citra Cuma Bisa Bagi-bagi Susu

"Sebenarnya mau berkantor di mana saja, harusnya beliau (Gibran) siap. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu mesti bisa beradaptasi dengan segala bentuk, kondisi, dan dalam suasana apapun. Jadi kalau memang itu adalah perintah dari presiden atau kewenangan yang diberikan kepada beliau, mestinya beliau bersedia ditempatkan di mana saja, termasuk di Papua," ucap Fadhli kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (13/7/2025).

Dia mengatakan, seharusnya Gibran menjadi contoh bagi generasi muda, dan unjuk diri mengenai kemampuannya dalam memimpin, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi dan situasi apapun.

"Jadi saya kira wajar kalau publik menilai, Gibran itu hanya bisa bagi-bagi susu, kemudian tidak mau bersalaman dengan orang, dicium pipinya marah, kemudian tidak mau mempunyai hubungan kedekatan dengan masyarakat miskin, dan sebagainya seolah-olah terkesan hanya sebuah pencitraan belaka," ucapnya.

Pembatalan ini bisa makin membuat masyarakat Papua merasa tak diperhatikan pemerintah pusat. 

Apalagi kata dia, dari sisi pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun dari segi sumber daya manusia (SDM).

"Maka saya kira isu Gibran tidak jadi berkantor di Papua, ini bisa menjadi isu disintegrasi kalau menurut saya. Kenapa? Apa alasan Gibran yang tepat, dia tidak jadi berkantor di Papua? Padahal Papua itu adalah bagian dari Indonesia," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung sosok ayah Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang selama dua periode memimpin, justru selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke Papua.

"Bapaknya saja mau berkunjung ke sana (Papua), masa anaknya yang notabene anak muda itu tidak mau? Jadi saya kira begini, artinya memang Gibran ini jangan sampai menjadi batu sandungan bagi generasi muda, terutama generasi Y dan generasi Z yang notabene adalah satu generasi dengan beliau," tutur Fadhli.

"Sehingga orang mengeneralisasi generasi X dan generasi Z ini tidak mampu memimpin. Hanya ingin menjadi pemimpin yang berada di zona nyaman," sambungnya.

Sebagai informasi, Wapres Gibran dipastikan batal berkantor secara permanen di Papua. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah meluruskan informasi yang menyebut Gibran bakal berkantor permanen di Papua, setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan, tak ada perintah presiden, yang benar adalah mandat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebut percepatan pembangunan Papua itu diketuai oleh wakil presiden.

“Jadi kami mau meluruskan, bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Sumber: inilah