Tak Setuju Kapolri Listyo Sigit Diganti, Laskar Cinta Jokowi: Kepercayaan Rakyat ke Prabowo Bisa Menurun!

PARADAPOS.COM - Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro memperingatkan bahwa rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Suhandono, kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama ini dinilai baik dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga wacana pergantian Kapolri dianggap sebagai langkah yang berpotensi memicu ketidakpastian politik.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Suhandono menegaskan bahwa LCJ melihat Jenderal Listyo Sigit berhasil mempertahankan profesionalisme aparat dan menegakkan hukum secara proporsional di tengah berbagai tantangan, mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan kerusuhan di sejumlah daerah.

“Selama ini kepolisian di bawah Pak Listyo Sigit sangat bagus. Jika beliau diganti tanpa alasan yang jelas, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo bisa menurun,” ujar Suhandono kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Ia menilai, upaya mendorong pergantian Kapolri saat ini sarat dengan kepentingan politik. 

“Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin melemahkan institusi Polri dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” tambahnya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021. 

Sebelum memimpin Polri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). 

Dalam masa kepemimpinannya, Polri mencatat sejumlah capaian, seperti penguatan program Presisi, penanganan pandemi COVID-19, hingga pengamanan pemilu yang relatif kondusif.

Ia menilai bahwa di bawah kendali Listyo Sigit, Polri mampu meningkatkan citra sebagai institusi penegak hukum yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. 

Meski demikian, Polri tetap menghadapi tantangan, termasuk kasus-kasus besar seperti skandal Ferdy Sambo dan penanganan unjuk rasa yang memicu sorotan publik.

Pergantian Kapolri bukan hanya keputusan administratif. 

Dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri kerap dipandang strategis karena berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan nasional. 

Keputusan mengganti Kapolri di awal masa pemerintahan bisa dibaca publik sebagai sinyal politik, yang berpotensi memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok kepentingan.

Suhandono menilai, setiap pergantian pejabat tinggi keamanan perlu disertai alasan yang transparan.