- Legitimasi akademik: Surat kesetaraan dari Kemendikbud RI akan kembali dipertanyakan.
- Kepercayaan publik: Isu bisa meluas ke ranah internasional, membuat citra Wapres sekaligus putra Presiden tersudut.
- Dampak politik: Penentang politik bisa menggunakan temuan itu sebagai senjata hukum dan kampanye, terutama menjelang pemilu atau kontestasi politik berikutnya.
Sejauh ini, Gibran menegaskan ijazahnya sah dan telah diverifikasi Kemendikbud.
Ia bahkan beberapa kali menantang pihak yang meragukan keasliannya untuk memeriksa langsung ke universitas terkait.
Kementerian Pendidikan juga menegaskan dokumen yang ditunjukkan Gibran sudah melalui proses verifikasi resmi.
Sejumlah pengecekan fakta media arus utama pun menyatakan banyak tuduhan “ijazah palsu” sebagai hoaks.
Namun, di era media sosial, isu semacam ini kerap tetap hidup karena berulang kali dipantik ulang.
Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai pernyataan Indra menambah tekanan terhadap Golkar dan koalisi pemerintah.
“Indra J. Piliang punya rekam jejak sebagai analis kritis. Ucapan ‘lempar handuk’ bisa memengaruhi persepsi publik bahwa isu ini memang serius,” ujarnya.
Bagi koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar yang berada di lingkaran kekuasaan, ini adalah ujian kepercayaan publik.
Jika verifikasi internasional muncul dan berbeda dengan klaim selama ini, manuver politik bisa berubah drastis.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak universitas luar negeri yang disebut dalam polemik.
Namun, rumor bahwa pihak Singapura maupun Australia bisa diminta memberikan klarifikasi kian menambah spekulasi.
Sumber: SuaraNasional
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: DPR Hormati tapi Minta Kajian Mendalam
Dugaan Pembengkakan Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh: Kerugian Negara Capai 4,5 Miliar Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Faktanya
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Rugikan Negara Triliunan, DPR Turun Tangan