Purbaya Tolak Perintah Dedi Mulyadi: Diduga Ada yang Tidak Jujur dari Anak Buahnya?

• Provinsi Jakarta: Rp 14,6 triliun
• Jawa Timur: Rp 6,8 triliun
• Kota Banjar Baru: Rp 5,1 triliun
• Provinsi Kalimantan Utara: Rp 4,7 triliun
• Provinsi Jawa Barat: Rp 4,1 triliun
• Kabupaten Bojonegoro: Rp 3,6 triliun
• Kabupaten Kutai Barat: Rp 3,2 triliun
• Provinsi Sumatera Utara: Rp 3,1 triliun
• Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp 2,6 triliun
• Kabupaten Mimika: Rp 2,4 triliun
• Kabupaten Badung: Rp 2,2 triliun
• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp 2,11 triliun
• Provinsi Bangka Belitung: Rp 2,10 triliun
• Provinsi Jawa Tengah: Rp 1,9 triliun
• Kabupaten Balangan: Rp 1,8 triliun

Data Mirip dengan Milik Mendagri Tito Karnavian

Purbaya juga mengungkapkan bahwa data yang dimilikinya mengenai dana mengendap di perbankan mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok," imbuhnya.

Latar Belakang Tantangan Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuka secara transparan data daerah mana saja yang dimaksud, agar publik tidak dibuat bingung oleh tuduhan tanpa bukti. "Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi Mulyadi, Senin (20/10/2025).

Dedi menilai tudingan seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya, karena akan merugikan daerah yang kinerjanya baik.

Sumber: Tribunnews.com