Dampak Transisi Ekonomi Hijau terhadap Perekonomian Indonesia

Baca Juga: Pernyataan Direktur Utama Garuda Indonesia - Terkait Laporan Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Dari Serikat Karyawan Perihal Penghentian Pemotongan Iuran

“Pemerintah bisa mengalihkan insentif fiskal di sektor bahan bakar fosil dan tambang ke sektor industri berkelanjutan, menerapkan pajak produksi batubara dan pajak windfall profit, serta mengelola dana abadi yang berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA),” ujar Bhima. “Pemerintah juga harus segera menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi ekstraktif dan bahan bakar fosil.”

Bhima melanjutkan, pihak swasta pun dapat berperan dalam pendanaan ekonomi hijau. Pelaku jasaperbankan dapat mengalihkan porsi kredit perbankan di sektor pertambangan, penggalian dan migas ke sektor industri berkelanjutan. Sementara itu, perusahaan di pasar modal pun dapat mengoptimalkan dana publik di pasar modal untuk mendorong pembiayaan ekonomi hijau melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

Hasil studi yang dilakukan CELIOS dan Greenpeace Indonesia ini pun memberikan sejumlah rekomendasi untuk berbagai kementerian dan instansi untuk dapat mengimplementasi transisi ke ekonomi hijau, diantaranya pembentukan APBN Hijau, memberikan paket kebijakan stimulus ekonomi hijau, serta implementasi loss and damage fund. Rekomendasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Policy Brief.

Baca Juga: Staycation Akhir tahun, Ini Promo BNI

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menambahkan, momentum pemilihan umum 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. Krisis iklim yang timbul akibat ketergantungan Indonesia dan dunia terhadap industri ekstraktif semakin memperparah dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia pun menekankan perlunya komitmen politik untuk bisa mengimplementasikan transformasi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berkelanjutan.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jakarta.suaramerdeka.com