Gubernur Riau Abdul Wahid Diduga Pakai Uang Korupsi Rp2,25 Miliar untuk Pelesiran ke Luar Negeri

Modus Pemerasan "Jatah Preman" di Lingkungan Pemprov Riau

Kasus ini berawal dari pertemuan pada Mei 2025 di sebuah kafe di Pekanbaru yang membahas pemberian fee 2,5% dari penambahan anggaran 2025. Awalnya anggaran sebesar Rp71,6 miliar naik menjadi Rp177,4 miliar.

Melalui perantara Arief yang mewakili Gubernur, permintaan fee dinaikkan menjadi 5% atau setara Rp7 miliar. Para kepala UPT yang menolak diancam dengan mutasi atau pencopotan jabatan. Praktek ini dikenal dengan istilah "jatah preman".

Alur Pencairan dan Penyerahan Dana Haram

Terjadi tiga kali setoran fee dari Juni hingga November 2025:

• Juni 2025: Setoran pertama Rp1,6 miliar, dengan Rp1 miliar disalurkan ke Abdul Wahid
• Agustus 2025: Setoran kedua Rp1,2 miliar untuk berbagai keperluan
• November 2025: Setoran ketiga Rp1,25 miliar, dengan Rp450 juta untuk Abdul Wahid

Total dana yang diserahkan mencapai Rp4,05 miliar dari target Rp7 miliar, dengan Rp2,25 miliar diterima langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.