KPK OTT Wali Kota Madiun & Bupati Pati, DPR: Jangan Main-Main dengan Jabatan!

Tantangan Integritas dan Reformasi Birokrasi Daerah

Toha menilai kasus suap pengisian jabatan di Pati mengindikasikan tantangan integritas yang serius dalam reformasi birokrasi daerah. Begitu pula dengan dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan suap, birokrasi di bawahnya tidak akan profesional," lanjut legislator Fraksi PKB tersebut.

Panggilan untuk Pengawasan Lebih Ketat

Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. Ia juga menyatakan dukungan penuh atas langkah tegas KPK yang bekerja tanpa pandang bulu.

"Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi," tutup Muhammad Toha.