KPK OTT Dua Kepala Daerah, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Jabatan

Paradapos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring dua kepala daerah dalam waktu berdekatan mendapat sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar serius mengemban amanah dan tidak bermain-main dengan jabatan.

Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Sehari

Aksi senyap KPK berhasil menjaring Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam dua operasi terpisah di hari yang sama. Wali Kota Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek dan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Bupati Sudewo ditangkap atas dugaan suap terkait proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Pati.

DPR: Ini Tamparan Keras bagi Otonomi Daerah

Muhammad Toha menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. "Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum," tegas Toha, Selasa (20/1/2026).

Ia menegaskan, jabatan tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya diri, baik melalui fee proyek maupun praktik jual beli jabatan.

Tantangan Integritas dan Reformasi Birokrasi Daerah

Toha menilai kasus suap pengisian jabatan di Pati mengindikasikan tantangan integritas yang serius dalam reformasi birokrasi daerah. Begitu pula dengan dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan suap, birokrasi di bawahnya tidak akan profesional," lanjut legislator Fraksi PKB tersebut.

Panggilan untuk Pengawasan Lebih Ketat

Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. Ia juga menyatakan dukungan penuh atas langkah tegas KPK yang bekerja tanpa pandang bulu.

"Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi," tutup Muhammad Toha.