Adili Jokowi Menggema, Pengamat: Daya Rusak Rezim Jokowi Bikin Negara Jadi Sarang Perampokan!

PARADAPOS.COM - Gerakan adili Jokowi menggema dan jadi sorotan di media sosial.

Demonstrasi massa yang menuntut adili Jokowi akibat dari kesalahan presiden ke-7 RI itu dalam menjalani pemerintahan selama dua periode.

Di media sosial #adilijokowi sudah menjadi trending sejak Minggu (9/2/2025) dan kini sudah mencapai 11 ribu postingan lebih.

Kritikus Faizal Assegaf kemudian menyebut rezim Jokowi selama 10 tahun Pemerintahannya membuat negara menjadi sarang perampokan.

Banyak penguasa yang dibuat menjadi rakis dan buas. Kemudian orang-orang yang berkuasa begitu kuat dan bisa berbuat semaunya.

“Daya rusak rezim Jokowi bikin negara jadi sarang perampokan besar-besaran,” tulisnya di cuitan akun X pribadinya.

“Luar biasa rakus dan buas, kekuasaan segelintir orang sangat perkasa, licin dan bertindak semena-mena,” sebutnya.

Ia menambahkan, kerasukan dan buasnya para penguasa ini menyentuh semua aspek yang menciptakan kejahatan besar yaitu korupsi.

Karena hal ini pula Indonesia pun menjadi negara yang terancam menjadi salah satu negara gagal.

“Nyaris semua aspek dirusak oleh wabah kejahatan korupsi, pencurian kekayaan alam dll,” tuturnya.

“Hancur republik ini, menuju ancaman negara gagal,” terangnya.

👇👇

✍️
Daya rusak rezim Jokowi bikin negara jadi sarang perampokan besar-besaran. Luar biasa rakus dan buas, kekuasaan segelintir orang sangat perkasa, licin dan bertindak semena-mena.

Nyaris semua aspek dirusak oleh wabah kejahatan korupsi, pencurian kekayaan alam dll. Hancur… https://t.co/NhoxHa6hrY

Desak Adili Jokowi, 2.000 Massa Geruduk Polda Sulsel Tuntut Segera 'Proses Hukum & Penjarakan!'

PARADAPOS.COM - “Adili Jokowi”, desak 2.000 massa aksi gabungan mahasiswa, buruh, advokat dan rakyat miskin kota menggema di depan Polda Sulsel yang digalang oleh Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan (GERASS), Jumat (7/2/2025) siang.

Massa gabungan yang dikoordinir oleh Lukman To Maddesa selaku koordinator aksi, memiliki 3 tuntutan penting diantaranya, 1. Usut tuntas berbagai kasus KKN yang Jokowi dan keluarga diduga terlibat di antaranya kasus BPMKS (Bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta), korupsi BMW, korupsi Trans Jakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, Blok Medan, korupsi melalui rekomendasi Bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakar hutan, Jet Pribadi untuk liburan, Pagar Laut dan lainnya yang semuanya sudah diadukan ke lembaga-lembaga penegakan hukum dan dipublikasikan di berbagai media namun tidak ada langkah penyidikan penyelidikan.

“Hal kedua, usut tuntas kasus-kasus terkait kebijakan yang merugikan rakyat di antaranya kasus Pagar Laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah-daerah lain termasuk mengusut kebijakan-kebijakan anti rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg,” ungkap Lukman To Maddesa di depan Polda Sulsel bersama 2.000 massa rakyat yang bosan kemiskinan mereka diganggu oleh kebijakan Jokowi merugikan keuangan negara, terendus korupsi kolusi dan nepotisme.

Begitupun yang disuarakan Moesang, Koordinator Lapangan saat berorasi. 

”Tuntutan ke-3 kami, meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan,” lantangnya.

Pernyataan sikap GERASS diterima langsung perwakilan Polda Sulsel untuk disampaikan ke Kapolda Sulsel dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

Dengan harapan, Kapolri segera menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan saat demontrasi agar segera memproses hukum dan adili Jokowi.