Spanduk Tangkap dan Adili Jokowi Terpasang di KPK: Biang Dari Semua Korupsi

Desas-desus uang kekayaannya disimpan di bunker bawah tanah rumahnya. Lazim juga disimpan di luar negeri dengan beragam nama. 

Semua menduga-duga tetapi berbasis gejala, fenomena, bahkan mungkin data. Tugas penelusuran bukan di tangan rakyat tapi aparat. Ada PPATK, BPK, Jaksa,  hingga KPK.

Jokowi bukan dewa, ia manusia biasa, karenanya patut untuk diperiksa. Jokowi bukan raja tetapi warga negara yang sama dengan lainnya. Dewi menutup mata menggunakan hati untuk mengadili. Keadilan harus ditegakkan. 

Sebagai mantan Presiden yang telah banyak menikmati, maka Jokowi wajib mendapat sanksi keras akibat berbagai penyimpangan yang telah dilakukannya.

Sejak menjadi Walikota Solo watak korupnya sudah nampak. Penjualan aset Pemkot Hotel Maliyawan tanpa persetujuan DPRD bernuansa suap dan kolusi. 

Sewaktu Gubernur Jokowi didera banyak kasus di antaranya korupsi pengadaan bus Trans Jakarta. 

Ketika sudah menjadi Presiden lebih merajalela lagi BUMN, Kereta Cepat, PSN, Blok Medan, hingga Covid 19. Korupsi hadiah tanah pensiun 12.000 M2 di Colomadu paling anyar pasca lengser.

Hari ini 2 Oktober aksi gerudug dan kepung KPK adalah ekspresi rakyat atas kejahatan KKN luar biasa Jokowi. Manusia serakah, penipu, koruptor tingkat dunia. 

KPK harus bergerak untuk mulai mengusut, jika tidak maka KPK menjadi Komisi Pembiaran Korupsi, bahkan Komisi Penyubur Korupsi. Artinya KPK merupakan tikus penyebar penyakit yang takut pada Jokowi.

Kepemimpinan KPK dilantik Prabowo Desember 2024 tetapi godokan awal itu dari Jokowi sendiri. 

Karenanya sebagai bukti bahwa KPK itu independen, maka Ketua KPK Komjen (Pol) Setya Budhianto harus mampu membawa jajarannya untuk segera menyeret Jokowi dan famili ke proses peradilan.

Rakyat sudah mencap bahwa Jokowi itu Raja Korupsi Indonesia. Karenanya KPK jangan diam saja.

Jika bungkam terus, ganti Pimpinan KPK. Bukan Polisi lagi Ketua KPK nya. ***