Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Iran Diduga Tuntut Timbal Balik

PARADAPOS.COM - Dua kapal tanker milik PT Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan dan belum diizinkan melintasi Selat Hormuz oleh otoritas Iran. Kondisi ini memicu upaya diplomasi Indonesia untuk membebaskan kapal-kapal berukuran besar (Very Large Crude Carrier/VLCC) yang terhambat sejak awal Maret 2026 tersebut. Situasi ini menarik perhatian mengingat sejumlah kapal berbendera negara lain, seperti Malaysia, Tiongkok, Pakistan, dan Thailand, telah lebih dulu mendapat izin untuk melintas.

Analisis Diplomatik: Akar Kekecewaan Iran

Menurut analisis Dian Wirengjurit, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, penahanan ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ia menyoroti adanya akumulasi kekecewaan dari pihak Iran yang berakar pada beberapa peristiwa sebelumnya, jauh sebelum konflik terkini dengan AS dan Israel memanas.

Dalam penjelasannya di Kompas TV, Dian mengungkapkan bahwa prinsip resiprokalitas atau hubungan timbal balik menjadi kunci memahami sikap Tehran.

“Pertama, karena memang tidak terlalu besar. Kedua, karena kedua kapal itu, Paragon dan Rinjani, memang berbendera Indonesia,” ujarnya mengenai dua kapal lain yang telah dibebaskan. “Nah, dua tanker lain, yang supertanker itu, belum bisa dilepaskan oleh pihak Iran, setahu saya karena berbagai hal.”

Dian kemudian merinci tiga poin utama yang diduga menjadi sumber ketidakpuasan Iran. Pertama, pembatalan mendadak keikutsertaan kapal perang Iran dalam latihan militer multinasional yang dikoordinasi Indonesia beberapa tahun lalu, yang diduga akibat tekanan dari pihak lain.

Kedua, kasus kapal tanker Iran MT Arman 114 yang telah bertahun-tahun ditahan oleh otoritas Indonesia dengan status hukum yang belum jelas. Ketiga, respons Indonesia yang dinilai lambat dalam menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta pernyataan politik yang dianggap kurang bersimpati.

Berdasarkan latar belakang itu, Dian menduga kuat bahwa Iran kemungkinan meminta semacam bentuk timbal balik, setidaknya berupa kejelasan atau penyelesaian status kapal MT Arman 114 yang mereka miliki.

Perspektif Ekonomi Politik dan Pilihan Strategis

Dari sudut pandang yang berbeda, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira memberikan analisis yang menyoroti konteks politik global yang lebih luas. Ia menduga hambatan di Selat Hormuz ini merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap merugikan kepentingan Iran.

Bhima menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan AS serta menandatangani perjanjian dagang resiprokal dengan Washington telah menimbulkan “sakit hati” di Tehran.

“(Dua kapal sulit melintasi Selat Hormuz) buntut dari masuknya Indonesia ke BoP dan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS,” tegas Bhima. “Malaysia sudah membatalkan kerja sama ART dan mengecam agresi AS ke Iran. Indonesia sepertinya salah memilih posisi.”

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi posisi tersebut. Menurutnya, langkah strategis seperti menarik diri dari BoP dan membatalkan perjanjian ART dengan AS mungkin diperlukan untuk melunakkan sikap Iran.

“Sekarang yang terpenting bukan melayani kemauan Trump, tapi menyelamatkan rakyat Indonesia,” tuturnya menegaskan prioritas yang seharusnya diambil.

Dua analisis ini, meski berasal dari sudut pandang keahlian yang berbeda—diplomasi dan ekonomi politik—sama-sama menggarisbawahi kompleksitas situasi. Insiden teknis di selat strategis tersebut ternyata terjalin erat dengan dinamika hubungan bilateral yang telah berlangsung dan peta aliansi geopolitik yang lebih besar, menempatkan Indonesia pada posisi yang memerlukan kehati-hatian dan ketajaman diplomasi.