PARADAPOS.COM - Arab Saudi secara resmi menolak memberikan izin kepada militer Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan udara maupun wilayah udaranya demi mendukung “Project Freedom,” yaitu operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz yang digagas oleh Presiden Donald Trump. Penolakan ini muncul dari kekhawatiran Riyadh bahwa langkah militer AS justru akan memicu serangan balasan dari Iran terhadap infrastruktur negara-negara Teluk, yang berpotensi memperluas konflik bersenjata. Keputusan tersebut diambil hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan operasi itu melalui media sosial, dan akhirnya misi tersebut dihentikan sementara dalam waktu 36 jam.
Kekhawatiran Eskalasi di Kawasan Teluk
Para pejabat Saudi dilaporkan merasa geram dengan pengumuman mendadak Trump. Mereka menilai bahwa cara operasi ini dieksekusi sangat berisiko dan dapat memicu eskalasi besar-besaran. Sebagai bentuk protes sekaligus langkah perlindungan diri, Kerajaan Arab Saudi menginformasikan kepada AS bahwa jet tempur atau pesawat pendukung tidak diizinkan beroperasi dari Pangkalan Udara Prince Sultan yang terletak di tenggara Riyadh.
“Cara Project Freedom dieksekusi sangat berisiko dan bisa memicu eskalasi. Negara-negara Teluk bisa menderita karena serangan besar,” ujar seorang pejabat Timur Tengah yang dikutip oleh NBC News.
Kuwait pun mengambil sikap serupa. Negara tersebut mencabut hak penggunaan pangkalan dan wilayah udaranya bagi AS hingga kebijakan Project Freedom dibatalkan. Langkah berantai ini menunjukkan betapa gentingnya situasi di kawasan tersebut.
Selat Hormuz dalam Keadaan Terblokade
Kondisi di Selat Hormuz saat ini dilaporkan sangat tegang. Berdasarkan data dari S&P dan Bloomberg, tidak ada lalu lintas kapal yang teramati selama tiga hari berturut-turut di jalur tersebut. Padahal, sebelum serangan AS dan Israel ke Iran pada Februari lalu, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia bergantung pada selat ini.
Iran saat ini memblokade total akses selat. Kapal-kapal komersial berada dalam situasi ketidakpastian meskipun gencatan senjata telah dideklarasikan pada 8 April lalu. Ketegangan ini membuat jalur pelayaran yang sangat vital itu nyaris lumpuh total.
Posisi Tawar Arab Saudi yang Kuat
Berbeda dengan tetangganya, Arab Saudi memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga mereka lebih berani menolak keinginan AS. Riyadh memiliki pipa minyak East-West sepanjang 750 mil yang membentang dari Teluk Persia ke Laut Merah. Jalur pipa ini memungkinkan Saudi mengekspor jutaan galon minyak setiap hari tanpa harus melewati Selat Hormuz yang berbahaya.
Keuntungan taktis ini memberi Riyadh ruang gerak yang lebih leluasa. Jika selat tersebut tetap ditutup atau terlalu berisiko untuk dilintasi, Kerajaan masih bisa mengandalkan jalur alternatif tersebut untuk menjaga stabilitas ekspor minyaknya.
Fokus Beralih ke Meja Perundingan
Sejauh ini, Gedung Putih belum bisa memastikan kapan atau apakah “Project Freedom” akan dilanjutkan kembali. Fokus utama saat ini beralih pada meja perundingan, disertai gertakan yang disampaikan oleh Trump kepada Iran agar mau meneken kesepakatan. Namun, gertakan tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk meyakinkan sekutu dekatnya di Teluk.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, baru saja bertemu dengan pemimpin Iran dan mendesak penghentian perang segera. Langkah diplomasi ini menambah dinamika baru di tengah ketegangan yang masih membara di kawasan.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Survei: 52,4 Persen Warga Spanyol Nilai AS dan Israel Kalah dalam Perang Lawan Iran
Spanyol Evakuasi 140 Penumpang Kapal Pesiar yang Terpapar Hantavirus
Sejarawan Beijing Prediksi Tiga Titik Panas Asia Timur: Taiwan, Selat Malaka, dan Semenanjung Korea
Putra Pemimpin Hamas Tewas dalam Serangan Israel di Gaza