Baca Juga: WNI Terdampak Gempa di Ishikawa Jepang, Akses Masih Sulit dan Listrik Padam
Menurutnya, Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu.
Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Kementerian Kominfo juga perlu berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yang dalam hal ini adalah masyarakat.
Dia mengatakan, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga perlu dilibatkan agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.
Baca Juga: WhatsApp Hadirkan Fitur 'Sticker Maker' untuk Pengguna iPhone, Begini Cara Membuatnya
"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," kata Firman.
Firman menilai bahwa usaha Kementerian Kominfo dalam penanganan hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal. Namun, hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: harianmerapi.com
Artikel Terkait
Rahadi Algamar, Mahasiswa MNC University, Raih Juara 3 Pop Royalty Singing Competition 2025
Viral Bukti Selingkuh Hamish Daud & Chef Sabrina: Pinterest Hingga Video Raisa Jadi Sorotan
Reza Gladys Gugat Balik Nikita Mirzani, Tuntut Pengembalian Rp4 Miliar
The Grumpy Chef: Arti Julukan, Profil Sabrina Alatas & Fakta Isu Terbaru