Menteri ATR/BPN: Mafia Tanah di Indonesia Sulit Diberantas Sampai Kiamat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa praktik mafia tanah akan sangat sulit untuk diberantas sepenuhnya dari Indonesia. Menurutnya, kejahatan di sektor pertanahan ini akan terus ada selama masih ada individu yang tergoda untuk melakukan kecurangan.

"Mafia tanah itu sampai kiamat kurang dua hari pun masih akan ada. Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan, orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya adalah orang BPN harus kuat, tidak tergoda, tegas dalam menegakkan aturan," tegas Nusron Wahid di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).

Sengketa Lahan Mantan Wapres JK Picu Kewaspadaan

Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus sengketa lahan yang melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Makassar. Lahan seluas 16,4 hektare milik PT Hadji Kalla yang telah bersertifikat sejak 1996, ternyata tumpang tindih dengan lahan milik PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang justru sertifikatnya diterbitkan lebih baru, yaitu pada tahun 2002.

"Tanah Pak JK itu kan sertifikat terbit tahun 1996. Tadi saya katakan kepada teman-teman untuk segera pemutakhiran, isunya itu isu tumpang tindih," jelas Nusron.