Pemerintah Gelontorkan Rp 911 Miliar untuk Subsidi Mudik dan Rp 11,9 Triliun untuk Bansos Pangan Jelang Lebaran 2026

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui paket bantuan pemerintah berupa subsidi transportasi dan percepatan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat menyambut Lebaran 2026. Keputusan ini diambil setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan rincian program tersebut dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Langkah strategis ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi selama periode mudik dan hari raya.

Rincian Subsidi untuk Kemudahan Mudik

Fokus utama paket stimulus ini adalah intervensi pemerintah untuk menekan biaya mobilitas. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar-besaran guna memberikan diskon pada berbagai moda transportasi umum yang vital selama arus mudik. Berdasarkan data yang dirilis, masyarakat akan mendapatkan potongan harga tiket kereta api dan angkutan laut sebesar 30 persen.

Sektor penyeberangan bahkan mendapat subsidi penuh hingga 100 persen. Sementara itu, harga tiket pesawat diproyeksikan turun sekitar 17 hingga 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Alokasi dana ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memastikan perjalanan pulang kampung tetap terjangkau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merinci besaran anggaran yang disiapkan. "Porsi APBN sebesar Rp 639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp 271,3 miliar," ungkapnya. Total estimasi untuk subsidi transportasi dan diskon tarif tol tersebut mencapai Rp 911,16 miliar.

Percepatan Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga

Di luar sektor transportasi, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi jelang Lebaran. Program yang dijadwalkan cair pada Februari 2026 ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari desil 1 hingga 4.

Setiap keluarga akan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Dengan cakupan yang sangat luas, program jaring pengaman sosial ini membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 11,92 triliun dari kas negara. Efektivitas program sangat bergantung pada kelancaran distribusi di tingkat daerah.

Airlangga menekankan pentingnya koordinasi yang solid dalam pelaksanaannya. "Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik," tambahnya. Imbauan ini sekaligus mengisyaratkan kehati-hatian agar bantuan yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran dan tidak tersendat di lapangan.

Dampak yang Diharapkan bagi Perekonomian

Melalui kombinasi kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat menekan tekanan inflasi, khususnya pada komponen transportasi dan pangan, selama momen Lebaran. Stabilitas harga dan daya beli yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi domestik, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kebijakan yang diumumkan secara resmi di Stasiun Gambir sehari sebelumnya ini menjadi langkah konkret pertama pemerintahan baru dalam mengelola dinamika ekonomi periode tinggi (high season). Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh eksekusi dan pengawasan yang ketat di setiap mata rantai distribusi, baik untuk subsidi transportasi maupun bantuan pangan.