BSKDN Gelar Forum Bahas Strategi Komunikasi Kebijakan di Era Digital

PARADAPOS.COM - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar forum diskusi bertajuk BSKDN Media Talk 2026. Forum ini bertujuan menyusun strategi penguatan komunikasi kebijakan publik di era digital agar lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Acara yang mengusung tema "Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact" ini menghadirkan berbagai pakar untuk membahas tantangan dan peluang penyampaian pesan pemerintah di tengah dominasi ruang digital.

Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Demokrasi

Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menegaskan bahwa tema tersebut selaras dengan peran lembaganya sebagai perumus kebijakan. Dia mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk mengetahui proses kebijakan dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks saat ini, di mana media sosial telah menjadi kanal utama aspirasi, prinsip keterbukaan itu menjadi semakin krusial.

"Amanat ini tentu harus dilaksanakan oleh seluruh instansi publik, tidak terkecuali BSKDN yang mengemban tugas dan fungsi penyusunan serta perumusan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri," tegas Noudy dalam paparannya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Data dari laporan We Are Social 2025 yang ia kutip memperkuat argumen ini: Indonesia memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial aktif. Angka yang signifikan ini menunjukkan betapa ruang digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi dan partisipasi publik. Untuk merespons hal ini, BSKDN tengah mengembangkan sebuah dashboard yang dirancang untuk memperkuat perannya sebagai pusat kebijakan.

Komunikasi yang Cepat, Tepat, dan Empatik

Merespons dinamika digital, Pranata Humas Madya Setjen Kemendagri, Silvany Dianita, menekankan bahwa komunikasi kebijakan kini menuntut pendekatan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan dilandasi empati. Peran humas pemerintah, menurutnya, menjadi sangat strategis untuk menjembatani kebijakan yang kompleks dengan pemahaman publik, sekaligus mengantisipasi potensi krisis komunikasi.

"Kebijakan itu menurut hemat saya akan lebih mudah dicerna ketika penyampaian oleh si penyampai kebijakan itu dapat disampaikan di transformasikan dengan lebih mudah," ungkap Silvany.

Strategi Komunikasi yang Adaptif di Setiap Platform

Pembicara dari kalangan praktisi, Founder Government Social Media Summit Karina Kusumawardani, menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakter setiap platform media sosial dan segmen audiensnya. Di era yang dikendalikan algoritma, pendekatan komunikasi yang kaku dan seragam dinilai sudah tidak efektif lagi.

"Kalau kita berbicara komunikasi, strategi komunikasi itu tidak ada satu strategi untuk semua, termasuk di media sosial. Strategi harus disesuaikan dengan karakter audiens di masing-masing platform," jelas Karina.

Memaknai Viralitas sebagai Masukan Kebijakan

Dari sudut pandang media, Managing Director The Conversation Indonesia, Robby Irfany Maqoma, memberikan analisis menarik terkait fenomena kebijakan yang lahir dari isu viral. Ia mengajak untuk melihat viralitas tidak selalu dari konotasi negatif, melainkan sebagai sinyal penting dari masyarakat.

"Selama ini kita sering mendengar konotasi negatif terkait viral-based policy. Padahal, salah satu ahli kebijakan publik dari Monash University yang juga menulis di The Conversation menyebutkan bahwa kebijakan berbasis viralitas tidak selalu buruk," ujarnya.

Robby melanjutkan bahwa dalam siklus perumusan kebijakan, isu yang viral justru dapat berfungsi sebagai masukan awal yang berharga. "Apa yang viral, ya berarti bisa jadi itu yang layak didengar. Jadi kalau masuk dalam teori policy cycle, ya itu berarti memang sudah masuk input gitu ya," tuturnya.

Diskusi ini menggarisbawahi sebuah pergeseran paradigma: komunikasi kebijakan publik yang efektif di era digital tidak lagi sekadar tentang penyebaran informasi satu arah, tetapi tentang membangun dialog, memahami dinamika platform, dan memaknai setiap gelombang percakapan publik sebagai bagian dari proses kebijakan yang lebih partisipatif.