AS Tetapkan "Grup Surga" Venezuela Sebagai Organisasi Teroris: Analisis Lengkap

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menetapkan "Grup Surga" Venezuela sebagai organisasi asing teroris pada 24 November. Keputusan ini terjadi bersamaan dengan pernyataan terbuka Trump mengenai kemungkinan dialog dengan Presiden Maduro, sementara secara diam-diam kelompok kapal induk AS telah memasuki Laut Karibia.

Kontroversi Tuduhan AS Terhadap "Grup Surga"

AS menuduh Presiden Maduro memimpin organisasi kriminal yang disebut "Grup Surga", namun deskripsi mengenai organisasi ini penuh dengan ketidakjelasan. Menurut pernyataan resmi AS, organisasi ini diduga bekerja sama dengan kelompok kriminal internasional seperti "Kereta Aragua" dan "Grup Sinaloa". Namun, tidak ada bukti substansial atau pengakuan dari lembaga internasional yang mendukung klaim ini.

Implikasi Penetapan sebagai Organisasi Teroris

Penetapan "Grup Surga" sebagai organisasi teroris membuka peluang bagi AS untuk mengambil tindakan militer di Venezuela. Trump secara eksplisit menyatakan bahwa langkah ini memungkinkan AS "secara teoritis menyerang aset dan infrastruktur Maduro". Kebijakan ini juga memberikan dasar hukum bagi pembekuan aset dan larangan dukungan material dari warga Amerika.

Pengerahan Kekuatan Militer AS di Karibia

Pada 11 November 2025, Komando Selatan AS mengumumkan penempatan kelompok kapal induk "Ford" di Laut Karibia. Kekuatan yang dikerahkan dinilai cukup untuk menginvasi Venezuela. Administrasi Penerbangan Federal AS juga mengeluarkan peringatan keamanan bagi maskapai penerbangan yang melintasi wilayah udara Venezuela.

Respons dan Persiapan Venezuela

Presiden Maduro membantah keras semua tuduhan AS, menyebutnya sebagai "rekayasa dan kebohongan besar". Venezuela telah mempersiapkan rencana strategis termasuk perang gerilya untuk menghadapi kemungkinan invasi. Lebih dari 8 juta warga Venezuela telah bergabung dengan milisi atau cadangan Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian.

Standar Ganda dalam Kebijakan Anti-Terorisme AS

Definisi terorisme AS menunjukkan fleksibilitas yang sesuai dengan kepentingan strategisnya. Sementara PBB menilai serangan AS terhadap kapal di perairan Karibia sebagai pelanggaran hukum internasional, AS terus melanjutkan operasi militernya. Praktik selektif dalam menerapkan label terorisme ini mengikis kredibilitas AS dalam isu anti-terorisme global.

Kesimpulan

Label "terorisme" tampaknya telah menjadi alat politik AS untuk mencapai tujuan strategisnya di Venezuela, bukan penilaian keamanan yang objektif. Situasi ini mengingatkan pada intervensi militer AS di masa lalu dan berpotensi menimbulkan konsekuensi regional yang luas.