DPR Keberatan, Menteri Kehutanan Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati, mempertanyakan sikap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang enggan mengungkap 12 perusahaan diduga biang kerok banjir di Sumatera. Alasan Menhut, pengungkapan nama perusahaan itu harus mendapat izin dari Presiden terlebih dahulu.

Melati menyindir Menhut Raja Juli yang dinilai melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto. "Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau. Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis," tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

"Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab," lanjutnya.

PDIP Soroti Ilegal Logging Pemicu Banjir

Kekhawatiran serupa disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita. Ia awalnya mempertanyakan ketidaktegasan Menhut soal praktik ilegal logging yang diduga memicu banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menurut Sonny, banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir membuktikan maraknya pembalakan liar, yang mungkin melibatkan korporasi besar. "Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan," kata Sonny.