Banjir Sumatera 2025: Bencana Ekologis Terbesar dan Kegagalan Tata Kelola Lingkungan

Oleh: Bobby Ciputra

Banjir bandang yang melanda Sumatera pada akhir 2025 bukan sekadar peristiwa alam biasa. Tragedi kemanusiaan ini, dengan korban jiwa mencapai ratusan orang, merupakan peringatan keras bagi Indonesia dan dunia tentang dampak mematikan dari kapitalisme ekstraktif dan perusakan lingkungan sistematis.

Data Korban dan Dampak Banjir Sumatera 2025

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025, bencana ini telah menelan korban jiwa yang sangat besar. Setidaknya 867 orang meninggal dunia, 521 orang hilang, dan lebih dari 835.000 orang terpaksa mengungsi. Angka ini setara dengan populasi sebuah negara kecil.

Kerusakan infrastruktur bersifat masif dan melumpuhkan: lebih dari 405 jembatan putus, 270 fasilitas kesehatan rusak, dan 509 sekolah terendam. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi wilayah yang paling parah terdampak, dengan total korban jiwa yang terus bertambah dan lebih dari 2,2 juta orang di Aceh saja terkena imbasnya.

Akar Penyebab Banjir: Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan

Pemerintah menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai penyebab utama. Namun, data historis deforestasi membantah narasi tersebut. Penyebab sebenarnya adalah perusakan sistematis tutupan hutan selama dua dekade terakhir.

Pulau Sumatera telah kehilangan ratusan ribu hektar hutan primer setiap tahunnya, dikonversi untuk konsesi kelapa sawit, pertambangan, dan pulp-kertas. Pada periode puncaknya, seperti tahun 2012, Sumatera kehilangan lebih dari 413.200 hektar hutan hanya dalam satu tahun. Global Forest Watch mencatat, sejak tahun 2000, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kehilangan hutan seluas lebih dari 7.500 mil persegi.

Fungsi hutan sebagai spons raksasa penyerap air telah hilang. Saat hujan deras datang, air langsung meluncur ke pemukiman di hilir, membawa material lumpur dan kayu, dan mengakibatkan banjir bandang yang mematikan.

Dampak Industri Ekstraktif dan Pertarungan Kepentingan Global

Ekspansi kelapa sawit menjadi pendorong utama deforestasi. Sumatera mengalami peningkatan 3,7 kali lipat deforestasi yang didorong industri ini pada 2022 dibandingkan 2020. Indonesia, sebagai eksportir minyak sawit terbesar dunia, terjebak dalam kontradiksi antara tuntutan ekonomi dan konservasi.

Negara-negara seperti Cina dan India menjadi importir terbesar, sementara Uni Eropa menuntut perlindungan hutan. Situasi ini menciptakan dinamika "kolonialisme iklim", di mana Indonesia diharapkan mengorbankan pembangunan ekonominya demi tujuan iklim global, tanpa mendapat dukungan transisi yang memadai.

Penolakan Status Darurat Nasional dan Implikasinya

Tanggapan pemerintah Indonesia, yang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, terhadap tawaran bantuan internasional dinilai kurang hangat. Penolakan untuk menyatakan status darurat nasional mengundang tanya. Keputusan ini hanya dapat dimengerti dari sudut pandang ekonomi politik: deklarasi darurat akan membuka pintu bagi pengawasan internasional yang ketat terhadap industri ekstraktif yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Kesimpulan: Perlunya Transformasi Struktural

Banjir Sumatera 2025 adalah critical juncture atau titik belok sejarah. Bencana ini menyingkap kegagalan tata kelola lingkungan, ketimpangan struktural, dan kontradiksi model pembangunan Indonesia. Solusi jangka panjang bukan sekadar penanaman pohon, tetapi transformasi struktural yang mendesak. Diperlukan penegakan keadilan ekologis, peninjauan ulang izin konsesi, dan peralihan dari model kapitalisme ekstraktif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Bobby Ciputra adalah Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI).