Dino Patti Djalal Peringatkan Risiko Dewan Perdamaian Gaza Trump: Proyek Real Estate hingga Iuran Rp17 Triliun

Dino juga menyoroti kejanggalan komposisi anggota dewan. Kehadiran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di dalam dewan ini dipertanyakan, sementara posisi perwakilan resmi Palestina tidak jelas. Tanpa keterlibatan setara, solusi dua negara dinilai hanya akan menjadi wacana.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mempertegas sikap diplomasi agar Indonesia tidak dicap sebagai 'anak buah' Trump. "Kita harus pastikan Dewan Perdamaian ini tidak menyaingi apalagi melangkahi wewenang PBB," tegas Dino.

Sorotan Tajam pada Iuran Fantastis Rp17 Triliun

Isu iuran keanggotaan juga menjadi perhatian. Menanggapi tuntutan Donald Trump agar anggota permanen menyetor dana US$1 miliar atau setara Rp17 triliun, Dino memberikan nasihat tegas: Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.

Di tengah situasi ini, Dino mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk tampil lebih aktif memberikan penjelasan transparan kepada publik. Penjelasan ini dinilai penting untuk menjawab keraguan terkait Piagam Dewan Perdamaian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Meski disebut sebagai momen bersejarah, Dino mengingatkan bahwa dalam diplomasi internasional, niat baik saja tidak cukup. Ketajaman membaca arah kepentingan dan kesetiaan pada amanat konstitusi adalah kunci agar Indonesia tidak terseret dalam agenda yang merugikan.