Prabowo di WEF 2026 Tantang Pengusaha Nakal: "Coba Saya Suap!"

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk memerangi korupsi dan praktik bisnis serakah atau greedonomics yang merusak kedaulatan Indonesia. Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Prabowo secara terbuka menantang oknum pengusaha yang masih berpikir pejabat negara bisa disuap.

"Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya, mereka akan terkejut," tegas Prabowo, Kamis (22/1/2026).

Langkah Nyata Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Lahan

Prabowo mengungkapkan, pada tahun pertama kepemimpinannya, Indonesia telah melakukan langkah penegakan hukum paling berani dalam sejarah. Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang dikuasai secara melawan hukum.

Praktik semacam ini, menurutnya, bukan bagian dari pasar bebas, melainkan ekonomi keserakahan (greedonomics) yang menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan hukum, lingkungan, dan rakyat.

Pencabutan Izin Perusahaan dan Penutupan Tambang Ilegal

Selain penyitaan aset, pemerintah juga telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan akibat berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan lahan di hutan lindung.

"Ini pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia," lanjut Prabowo.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal, dengan laporan yang menyebutkan masih ada setidaknya 1.000 tambang serupa dan ratusan korporasi lain yang melanggar hukum.

Komitmen Tanpa Kompromi untuk Rakyat Indonesia

Menghadapi kondisi tersebut, Prabowo menegaskan hanya ada satu jalan: keberanian menegakkan hukum tanpa kompromi.

"Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran," tegasnya.

Semua langkah ini, ditegaskan Prabowo, merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk melayani rakyat Indonesia dengan kejujuran. "Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran," pungkas Presiden ke-8 Indonesia itu.