PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, kini menuai sorotan tajam. Evaluasi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat yang signifikan, di mana kelompok sasaran utama justru menerima porsi paling kecil. Temuan ini diungkapkan oleh Mahfud MD dalam sebuah diskusi podcast, yang mempertanyakan efektivitas dan tata kelola program tersebut.
Ketimpangan Distribusi yang Mengkhawatirkan
Data yang beredar dari hasil survei pelaksanaan MBG mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Alih-alih menyasar anak-anak dan keluarga prasejahtera sebagai penerima manfaat utama, program ini justru menunjukkan pola distribusi yang timpang. Angka yang terungkap menyiratkan adanya masalah serius dalam mekanisme penyaluran di tingkat lapangan.
Mahfud MD secara gamblang memaparkan temuan tersebut. "Yang paling kecil nih 6,5% anak-anak dan keluarga, padahal inilah harusnya penerima manfaat terbesar," ungkapnya.
Penerima Manfaat Terbesar Didominasi Elite dan Pengelola
Lebih lanjut, sorotan justru mengarah pada kelompok yang diduga menjadi penerima manfaat terbesar. Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa program berbiaya besar ini telah menyimpang dari tujuan awalnya. Kelompok elit dan aparat disebut mendominasi alokasi bantuan.
Mahfud MD menjelaskan lebih rinci, "44,5% terbesar adalah elit dan pejabat publik."
Tak hanya itu, pihak pengelola program di tingkat operasional juga mendapatkan porsi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dalam rantai distribusi. "44,0% itu pengelola atau mitra dapur SPPG," tegasnya.
Antara Sambutan Positif dan Masalah Tata Kelola
Di balik temuan ketimpangan tersebut, Mahfud MD mengakui bahwa program MBG pada dasarnya disambut baik oleh masyarakat kecil di berbagai daerah. Program ini dinilai memberikan harapan dan bantuan konkret bagi mereka yang membutuhkan.
"Program MBG ini untuk rakyat kecil itu disambut gembira, mereka sangat senang," katanya.
Namun, di sisi lain, ia dengan tegas menyoroti berbagai kejanggalan dan inefisiensi yang terjadi. Persoalan tata kelola yang buruk dinilai menggerogoti esensi program. "Tapi banyaklah yang aneh-aneh, pemborosan yang luar biasa," lanjut Mahfud MD.
Pentingnya Evaluasi Menyeluruh
Dengan temuan-temuan tersebut, tuntutan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi semakin mendesak. Perlu adanya koreksi fundamental dalam mekanisme targeting, distribusi, dan pengawasan agar program yang digadang-gadang pro rakyat ini benar-benar mencapai sasarannya. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara memberikan manfaat optimal bagi anak-anak dan keluarga yang paling membutuhkan, bukan justru menguap akibat tata kelola yang bermasalah.
Artikel Terkait
Klaim Gus Miftah Soal Diplomasi Prabowo dan BBM Dikoreksi Analis Berbasis Data
Napi Korupsi Rp233 Miliar Ditemukan Bebas Nongkrong di Coffee Shop Kendari
Korlantas Polri Berlakukan Relaksasi STNK Tanpa KTP Lama Mulai 2026
Proposal Akses Terbang Militer AS ke Indonesia Dikritik Ancam Kedaulatan, Kemhan Tegaskan Masih Rancangan