PARADAPOS.COM - Perseteruan soal penanganan pelaku begal kembali memanas. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melontarkan kritik pedas kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Inti perkaranya: pernyataan Pigai yang menolak penembakan langsung terhadap pelaku kejahatan jalanan. Hotman justru mendukung sikap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta aparat tetap bertindak tegas. Perdebatan ini mencuat di media sosial dan memicu diskusi publik tentang batas antara penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Kritik Hotman: Antara Keamanan dan Hak Asasi
Dalam sebuah video yang beredar luas, Hotman dengan nada tinggi menyuarakan kegelisahannya. Ia menilai pernyataan Pigai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rasa aman masyarakat.
“Begal itu melanggar hak asasi. Kalau memang bisa dilumpuhkan tanpa mati ya lebih bagus. Tapi kalau enggak bisa, mau tidak mau ditembak terukur,” kata Hotman, dikutip pada Sabtu (23/5/2026).
Menurut Hotman, tindakan tegas aparat adalah keniscayaan. Ancaman kriminalitas jalanan, ujarnya, sudah terlalu meresahkan. Ia pun menyayangkan jika aparat justru ragu bertindak karena kekhawatiran soal HAM.
“Pak Pigai, sudah waktunya Anda mikir lagi. Apa Anda cocok jadi Menteri HAM?” ujar Hotman.
Hotman mengaku kesal. Ia menilai masih banyak persoalan pelanggaran HAM berat yang belum mendapat perhatian serius dari kementerian. Namun, yang dipersoalkan justru tindakan aparat terhadap begal.
“Orang sudah begal di mana-mana, kau bilang ditembak melanggar HAM. Coba bayangkan kalau keluargamu dibegal,” tegasnya.
Meski demikian, Hotman tetap menekankan satu hal: tindakan aparat harus terukur dan sesuai prosedur hukum. Bukan tindakan membabi buta.
Dukungan pada Pemerintah, Bukan Pembenaran Buta
Dalam pernyataannya, Hotman juga menyebut dirinya sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintahan berjalan sukses. Namun, ia menegaskan dukungan tersebut tidak berarti membenarkan seluruh pendapat pejabat pemerintah.
“Bukan berarti saya membantu pendapat-pendapat yang konyol,” katanya.
Sahroni: Tembak Terukur, Bukan Tembak Mati
Sebelum Hotman angkat bicara, Ahmad Sahroni lebih dulu melontarkan kritik serupa. Politikus Partai NasDem itu menegaskan aparat penegak hukum tetap harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Tujuannya jelas: menjamin rasa aman masyarakat.
Menurut Sahroni, tindakan tegas terhadap pelaku begal diperbolehkan. Sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum dan standar operasional kepolisian.
“Yang saya hormati Pak Pigai, begal wajib ditindak dengan tembakan terukur, bukan tembak mematikan. Itu saya enggak setuju,” tulis Sahroni melalui akun media sosial pribadinya.
Sahroni menilai pendekatan hak asasi manusia tidak boleh hanya berfokus pada perlindungan pelaku kejahatan. Hak masyarakat untuk hidup aman dan nyaman juga harus dijamin.
“Pak Pigai kan Menteri HAM, harus bela dan berikan masyarakat rasa nyaman dan aman, jangan malah terkesan mendukung pelaku begal,” ujar Sahroni.
Sikap Pigai: Tak Boleh Tembak di Tempat
Di sisi lain, Natalius Pigai bersikukuh pada pendiriannya. Ia menolak usulan penembakan langsung terhadap pelaku begal. Menurutnya, tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menanggapi usulan Kapolda Lampung Helfi Assegaf yang meminta pelaku begal ditembak mati di tempat.
“Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsip dengan hak asasi manusia,” kata Pigai, Rabu (20/5/2026).
Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa proses hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaku kejahatan sebaiknya ditangkap hidup-hidup. Dengan begitu, mereka bisa diproses secara hukum sekaligus menjadi sumber informasi bagi aparat dalam mengungkap jaringan kejahatan.
Meski demikian, Pigai menegaskan pemerintah tetap berkewajiban menjaga keamanan masyarakat. Karena itu, aparat kepolisian diminta meningkatkan pengamanan agar masyarakat terhindar dari aksi kriminalitas jalanan seperti begal.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Yakin Fundamental Ekonomi Kuat, Rupiah Tertekan Bukan karena Krisis
Polri Resmi Luncurkan SIM Digital, Pengendara Cukup Tunjukkan Lewat Ponsel
Momen Salah Ucap Prabowo soal Gaji Hakim dan Guru Picu Reaksi Polos Anak SD yang Viral
Pemadaman Listrik Massal di Sumatera Berangsur Pulih, Gangguan Transmisi di Jambi Jadi Penyebab