PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka tabir penyebab rendahnya gaji aparatur sipil negara (ASN), guru, dan aparat penegak hukum yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna DPR RI, Rabu (20/5) lalu, Kepala Negara mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada lemahnya kekuatan anggaran negara. Kondisi ini, menurutnya, dipicu oleh besarnya aliran kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri dalam jangka panjang.
Penyebab di Balik Gaji Rendah
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Nusantara, Jakarta. Ia secara gamblang menyebut bahwa ketidakseimbangan arus kekayaan nasional menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pelayanan publik.
“Gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum masih rendah karena dipengaruhi lemahnya kekuatan anggaran negara akibat besarnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dalam jangka panjang,” kata Presiden Prabowo.
Fenomena Inflow-Outflow Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti kondisi perekonomian Indonesia selama 22 tahun terakhir. Ia menyebutnya sebagai fenomena “inflow-outflow” ekonomi nasional. Meskipun Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi besar dalam periode tersebut, Presiden menekankan adanya ketimpangan yang signifikan antara arus masuk dan keluar kekayaan negara.
Data yang dipaparkan Prabowo cukup mencengangkan. Total keuntungan ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir mencapai USD 436 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar USD 343 miliar di antaranya justru mengalir ke luar negeri.
“Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah,” tegasnya.
Langkah Konkret Pemerintah
Presiden menegaskan bahwa selama mekanisme ekspor tidak diubah, kondisi ini tidak akan berubah. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata kelola ekspor melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Melalui pengaturan ini, pemerintah berharap dapat mengumpulkan dana yang cukup besar. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk guru, aparat penegak hukum, serta ASN baik PNS maupun PPPK.
Stabilitas Politik sebagai Fondasi
Selain persoalan ekonomi, Prabowo juga menyinggung dinamika politik dalam negeri. Ia menilai bahwa kondisi ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dari stabilitas politik. Sejak awal kemerdekaan hingga akhir 1990-an, Indonesia kerap menghadapi gangguan stabilitas politik yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi nasional.
Karena itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional. Ia meyakini bahwa stabilitas politik dan penguatan ekonomi nasional harus menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat di masa mendatang. Prabowo berharap langkah-langkah ini dapat menciptakan iklim pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BPBD Karawang Identifikasi 16 Desa di Enam Kecamatan Rawan Kekeringan, Puncak Kemarau Diprediksi Agustus-November 2026
Aktivis Bantuan Gaza Laporkan Pelecehan Seksual dan Penyiksaan saat Dicegat Israel di Perairan Internasional
Tiga LSM Internasional Desak Israel Penuhi Kewajiban Kemanusiaan di Gaza Enam Bulan Pasca Resolusi Damai PBB
Wanita Ditemukan Tewas di Hotel Makassar, Diduga Dibunuh Selingkuhan dengan Obat Pereda Nyeri