PARADAPOS.COM - Lebih dari enam bulan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana perdamaian di Gaza, situasi kemanusiaan di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi katastrofik. Tiga organisasi nonpemerintah internasional pada Kamis, 21 Mei 2026 mendesak Israel untuk memenuhi kewajibannya terhadap warga Palestina. Perwakilan dari Oxfam, Save the Children, dan Refugees International menegaskan masih terdapat kesenjangan besar antara komitmen Israel dan kenyataan pahit yang dihadapi warga Palestina di lapangan.
Blokade Bantuan dan Janji yang Tak Terpenuhi
Di markas besar PBB, New York, Presiden Oxfam America, Abby Maxman, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menuturkan bahwa Israel terus melarang sebagian besar kelompok bantuan berpengalaman untuk membawa pasokan penting, seperti pipa untuk memperbaiki sistem air, tempat penampungan, material, dan perlengkapan medis dalam jumlah yang dibutuhkan.
“Hal ini terjadi meskipun ada janji rekonstruksi, pembangunan ekonomi, dan kemakmuran jangka panjang,” lanjutnya.
Kekerasan juga disebut masih berlangsung tanpa henti akibat serangan Israel yang terus berlanjut. Seorang ahli bedah asal Amerika Serikat yang baru kembali dari Gaza, Teresa Soldner, memberikan kesaksian langsung.
“Pasien trauma terus berdatangan setiap hari selama saya berada di Gaza,” ujar Soldner.
“Saya pikir sistem layanan kesehatan Palestina telah benar-benar hancur,” tambahnya.
Anak-Anak Gaza: Krisis Gizi dan Pendidikan
Dewan Keamanan PBB pada November 2025 mengadopsi resolusi yang mendukung rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Rencana tersebut mencakup pemulihan penuh distribusi bantuan kemanusiaan. Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Menurut Save the Children, anak-anak di Gaza masih mengalami krisis serius.
Kepala Save the Children, Janti Soeripto, mengungkapkan bahwa anak-anak masih datang ke klinik kesehatan mereka dengan kondisi malnutrisi akut yang parah. Ia menambahkan jumlah kasus tersebut meningkat sejak Januari hingga April.
Lebih dari 600.000 anak akan kehilangan akses pendidikan untuk tahun ketiga berturut-turut karena sistem pendidikan di Gaza praktis tidak lagi berfungsi. Maxman juga menambahkan kurangnya fasilitas sanitasi dan perlengkapan kebersihan membuat banyak keluarga terpapar penyakit akibat limbah terbuka. Sistem dan layanan air bersih serta sanitasi penting masih rusak atau belum diperbaiki.
Implementasi Gencatan Senjata Mandek
Gencatan senjata di Gaza resmi berlaku pada 10 Oktober 2025. Tahap pertama kesepakatan itu mencakup pembebasan sandera terakhir yang ditahan sejak Oktober 2023 sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel. Namun, transisi menuju fase kedua masih mengalami kebuntuan. Tahap tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap militer Israel yang hingga kini masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza.
Presiden Refugees International, Jeremy Konyndyk, bersama organisasi-organisasi tersebut mendesak Israel memenuhi kewajibannya. Menurut mereka, kesepakatan gencatan senjata “sedang gagal, dan gagal karena memang dibuat untuk gagal.”
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BPBD Karawang Identifikasi 16 Desa di Enam Kecamatan Rawan Kekeringan, Puncak Kemarau Diprediksi Agustus-November 2026
Aktivis Bantuan Gaza Laporkan Pelecehan Seksual dan Penyiksaan saat Dicegat Israel di Perairan Internasional
Prabowo: Gaji Rendah ASN, Guru, dan Aparat Hukum Akibat Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri
Wanita Ditemukan Tewas di Hotel Makassar, Diduga Dibunuh Selingkuhan dengan Obat Pereda Nyeri