Prabowo Bentuk Badan Khusus Satu Pintu untuk Tutup Kebocoran Ekspor Sawit Akibat Praktik Under Invoicing

PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap praktik dugaan under invoicing ekspor sawit yang dilakukan sepuluh perusahaan besar Indonesia. Dalam temuannya, harga jual komoditas itu tercatat murah di dalam negeri, namun melonjak drastis begitu tiba di negara tujuan. Presiden Prabowo Subianto merespons laporan ini dengan memerintahkan pembentukan badan khusus satu pintu untuk mengelola seluruh ekspor sumber daya alam. Langkah ini diambil untuk menutup kebocoran devisa dan pajak yang selama puluhan tahun diduga menggerogoti pendapatan negara.

Membongkar Praktik Under Invoicing Sawit

Purbaya Yudhi Sadewa seperti sedang membuka pintu gudang paling gelap republik ini. Gudang yang selama puluhan tahun mungkin lebih sunyi daripada ruang meditasi para pertapa Himalaya. Bedanya, di gudang ini bukan dupa yang dibakar, melainkan devisa negara.

Bayangkan. Sawit dari Indonesia dicatat Rp2.600 per kilogram. Begitu sampai Amerika, harganya berubah jadi Rp4.200. Ada lagi yang lebih ajaib. Dari sini dicatat Rp1.000, di sana tiba-tiba Rp4.400. Barangnya sama, kapalnya sama, lautnya sama. Tapi begitu melewati Singapura, harganya gemuk berlipat-lipat seperti habis minum susu dinosaurus.

Kalau rakyat kecil melakukan sulap begini di pasar tradisional, mungkin sudah dituduh pakai ilmu hitam kiriman jin finance internasional.

Pernyataan Purbaya yang Menggegerkan

Dan yang lebih membuat jidat rakyat berkedut adalah kalimat Purbaya sendiri. “10 besar semuanya seperti itu,” ujarnya.

Semuanya. Sepuluh perusahaan sawit. Kalimat itu pendek, tapi efeknya seperti petir menyambar gardu listrik nasional. Karena itu berarti ini bukan ulah tikus kantor. Ini bukan penyelundupan recehan model sembunyi solar di drum belakang rumah. Ini sistem. Ini industri. Ini orkestrasi. Ini mungkin lebih rapi daripada administrasi sebagian kantor pemerintahan sendiri.

Modus Operandi dan Kerugian Negara

Perusahaannya membuat cabang di Singapura, British Virgin Islands, dan surga-surga pajak lain yang lebih ramah terhadap uang daripada terhadap moral. Dari Indonesia, barang dijual murah ke perusahaan sendiri. Lalu perusahaan luar negeri itu menjual kembali dengan harga asli. Selisihnya? Parkir manis di luar negeri sambil menikmati angin dolar.

Negara kehilangan pajak. Kehilangan devisa. Kehilangan marwah. Rakyat kebagian pidato tentang penghematan. Lalu kita baru sadar mengapa negeri yang tanahnya penuh emas, sawit, batu bara, nikel, gas, dan hutan justru kadang tampak seperti orang kaya yang dompetnya selalu hilang.

Langkah Presiden Prabowo

Yang menarik, Presiden Prabowo tampaknya tidak sedang bermain-main. Ia memilih jalur yang sangat berbahaya secara politik: membongkar mekanisme ekspor. Membuat badan satu pintu, Danantara Sumberdaya Indonesia. Semua ekspor SDA lewat satu pintu.

Itu bermula dari laporan BPK tentang praktik under invoicing, yang juga sudah lama diketahuinya. Ketika laporan sampai ke meja Presiden Prabowo, konon responsnya sederhana tapi mengandung daya ledak politik luar biasa. “Coba kamu pelajari,” perintahnya ke Purbaya.

Maka Menteri Keuangan ini pun bergerak. Ia tidak memakai ilmu sihir ekonomi tingkat dewa, tidak juga memanggil detektif dari serial Netflix. Ia cuma membuka data ekspor, mencocokkan harga dari Indonesia dengan data impor negara tujuan. Ia menelusuri jalur kapal, melihat perusahaan perantara di Singapura dan British Virgin Islands, lalu membandingkan angka demi angka. Kerja penelusuran seperti itu sudah biasa dilakukannya di beberapa lembaga, sebelum ini. Sesederhana itu.

Data yang Sudah 34 Tahun Terkubur

Data itu sebetulnya sudah ada selama 34 tahun, tersimpan rapi seperti bangkai yang sengaja ditaruh di lemari dan pura-pura dianggap parfum ruangan. Bedanya, kali ini ada orang yang punya nyali membukanya, dengan dukungan penuh dari atasannya. Atas titah Prabowo, Purbaya seperti mengambil pisau analisa lalu membedah tubuh ekspor Indonesia yang selama ini tampak sehat di luar tetapi diduga bocor di organ dalamnya. Termasuk di lembaga pajak yang berada di bawah kewenangannya menangani.

Ia yakin, sebagaimana diyakininya ke Presiden, kalau kebocoran pajak dan devisa ini ditutup, serta ekspor benar-benar masuk satu pintu melalui DSI mulai Juni nanti, rupiah bisa kembali punya tenaga menghadapi dolar. Sebab selama ini yang membuat rupiah megap-megap bukan semata pasar global, tapi mungkin karena terlalu banyak dolar hasil bumi Indonesia yang diam-diam memilih pensiun dini di rekening luar negeri.

Ujian Berat di Depan Mata

Namun, di sinilah drama republik mulai terasa seperti serial politik Turki bercampur sinetron keluarga. Karena nama-nama besar mulai bertebaran. Konglomerat sawit. Raja tambang. Penguasa ekspor. Dan publik, seperti biasa, pun otomatis melirik lingkaran kekuasaan paling dekat. Ada hubungan keluarga. Ada jejaring bisnis. Ada irisan kepentingan. Maka pertanyaan rakyat pun sederhana: apakah sapu itu akan menyapu sampai ruang keluarga sendiri?

Di sinilah sejarah selalu menguji manusia. Nabi Nuh alaihissalam dulu pernah memanggil anaknya ketika banjir dahsyat datang. Naluri ayah bekerja. Tapi Allah SWT menjawab dengan kalimat yang sangat keras secara ideologis: “Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu.” Bukan karena darahnya berubah. Tapi karena keberpihakannya berubah. Pesan langit itu sangat dalam. Bahwa dalam urusan kebenaran, hubungan darah tidak boleh menjadi payung kebal hukum. Sebab ketika negara dikalahkan oleh loyalitas keluarga, yang lahir bukan pemerintahan, melainkan kerajaan.

Harapan di Tengah Skeptisisme

Karena itu rakyat hari ini tidak butuh pidato yang suaranya menggelegar seperti toa hajatan. Rakyat butuh keberanian. Dan keberanian itu baru terbukti kalau hukum berani mengetuk pintu siapa pun. Termasuk yang ruang tamunya paling dekat dengan istana. Selama ini rakyat sering melihat penguasa seperti kambing yang tiba-tiba gagap melihat harimau lapar bernama oligarki. Di podium pidatonya garang. Tapi begitu bertemu konglomerat, suaranya mendadak serak seperti baterai mikrofon mau habis.

Maka ketika Prabowo mulai membuka pintu ini, rakyat justru perlu memberi dukungan penuh. Bukan untuk memuja individu. Tapi agar negara akhirnya punya nyali berlipat ganda menjadi negara yang mandiri. Sebab kalau data kapal per kapal sudah ada, selisih harga sudah ada, aliran uang sudah bisa dihitung, tapi tetap tidak ada tindakan, maka yang kita saksikan bukan reformasi. Itu cuma teater antikorupsi dengan tiket VIP untuk para penonton elite.

Mahfud MD pernah mengingatkan tentang autocratic legalism. Hukum dipakai bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk memastikan ketidakadilan tetap terlihat legal. Dan republik ini memang terlalu sering memakai jas hukum untuk menyembunyikan tubuh busuk kekuasaan.

Momentum Sejarah yang Langka

Namun sejarah kadang memberi satu momentum langka. Momentum ketika seorang presiden diuji bukan oleh musuhnya, tetapi oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Kalau Prabowo berhasil menembus tembok itu, sejarah mungkin mencatatnya sebagai pembongkar salah satu kebocoran terbesar republik. Tapi kalau berhenti di tengah jalan, rakyat akan menganggap semua ini hanya episode baru sandiwara lama: gaduh di depan kamera, damai di belakang meja makan.

Dan ironisnya, semua ini terjadi ketika rakyat kecil masih sibuk menghitung harga minyak goreng per liter, sementara sebagian elite diduga menghitung keuntungan per kapal. Negeri ini memang aneh. Sawit tumbuh di tanah Indonesia. Buruhnya orang Indonesia. Jalannya rusak oleh truk Indonesia. Tapi untung besarnya malah berlibur ke luar negeri lebih rajin daripada anggota DPR reses.

Kini waktunya aparat hukum bekerja. Waktunya Bea Cukai dibersihkan kalau memang selama ini bocor seperti ember bekas digigit tikus. Waktunya rakyat mengawal. Dan waktunya presiden membuktikan bahwa mandat rakyat lebih dari cukup untuk mementalkan tekanan para taipan. Karena republik tidak boleh kalah oleh invoice. Dan bangsa besar tidak boleh terus hidup sebagai kuli di tanahnya sendiri.