PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK soal Pembangunan IKN: Ujung-ujungnya Kami yang Diperiksa

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara.

Cakra menyebutkan pembangunan IKN sangat luar biasa dari sisi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan. Sejak 2020 hingga 2024, ia menuturkan, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR jumlahnya mencapai Rp 68 triliun.

"Dari semua sudut pandang, terutama dari BPK, itu nanti ujung-ujungnya kami yang akan diperiksa, apakah ini akan menjadi suatu total loss (kerugian keuangan negara) atau tidak" kata Cakra dalam acara sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Rabu, 20 Maret 2024. "Nah, itu yang paling ditakutkan seluruh kementerian/lembaga."

Ihwal anggaran Rp 68 triliun, Cakra menyebut anggaran tersebut digelontorkan dalam dua tahap. Pertama, hampir Rp 25 triliun pada 2020 hingga Maret 2023. Pembangunan tahap pertama itu kini progres pembangunannya mencapai 77 persen. 

Tahap kedua, senilai Rp 44 triliun dengan progres fisik sekitar 25 persen. "Kalau dirata-rata, total 44 persen (progres pembangunan) dari 2020 sampai 2024,," ujar Cakra.