Arti Pemangkasan APBN 2025 Dalam Pemerintahan Prabowo: Negara Tidak Punya Uang!

Reformasi birokrasi, penghapusan belanja yang tidak perlu, serta optimalisasi penerimaan negara dari pajak dan sektor lain menjadi langkah yang mutlak diperlukan.

Selain itu, produktivitas sektor riil harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada utang. 

Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendorong investasi dalam negeri, memperkuat industri manufaktur, serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. 

Dengan demikian, pemangkasan APBN tidak hanya sekadar penghematan, tetapi juga langkah menuju keberlanjutan fiskal yang lebih sehat.

Dampak Pemangkasan APBN: Multiple Effect ke Rakyat

Namun, persoalan besar yang tidak bisa diabaikan adalah dampak pemangkasan APBN terhadap kehidupan rakyat. 

Ketika belanja pemerintah berkurang, maka sektor-sektor yang bergantung pada anggaran negara, seperti proyek infrastruktur dan bantuan sosial, akan terkena imbas. 

Ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran, berkurangnya daya beli masyarakat, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi secara makro.

Perubahan orientasi APBN juga bisa menggeser prioritas pembangunan. Jika pemerintah lebih fokus pada penguatan sektor pertahanan dan keamanan, sementara anggaran pendidikan dan kesehatan dikurangi, maka dampak jangka panjangnya bisa sangat berbahaya. 

Kualitas sumber daya manusia bisa menurun, kesenjangan sosial meningkat, dan stabilitas ekonomi menjadi lebih rapuh.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional bisa melambat jika belanja pemerintah yang selama ini menjadi motor penggerak utama ekonomi mengalami pemangkasan signifikan. 

Sektor usaha yang bergantung pada proyek pemerintah bisa mengalami kontraksi, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Pemangkasan APBN 2025 dalam pemerintahan Prabowo adalah cerminan dari realitas bahwa negara sedang mengalami keterbatasan finansial akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya. 

Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga upaya untuk menyesuaikan prioritas belanja dengan kondisi keuangan yang ada. 

Meskipun langkah ini bisa menjadi awal bagi reformasi fiskal yang lebih sehat, dampaknya terhadap kehidupan rakyat tidak bisa diabaikan. 

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru memperburuk kondisi sosial-ekonomi, melainkan menjadi momentum untuk membangun kembali ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. ***

Sumber: FusilatNews