Kritik Habib Rizieq: Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Tangani Bencana di Sumatera

Habib Rizieq Shihab melontarkan kritik keras terhadap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam menangani bencana di wilayah Pulau Sumatera. Dalam ceramahnya, ia menyoroti keengganan pemerintah menerima bantuan asing, sementara di sisi lain tidak merasa malu untuk berutang ke negara lain dalam jumlah triliunan.

"Jadi sekali lagi saudara, bencana nasional nggak usah malu. Kalau ngutang boleh malu. Betul? Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu," kata Habib Rizieq yang disambut respons jamaah.

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan standar ganda yang membingungkan publik. Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukanlah aib, melainkan langkah penting agar penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat dan maksimal.

Belajar dari Sejarah Penanganan Bencana di Era Sebelumnya

Habib Rizieq kemudian memberikan contoh efektivitas penanganan bencana di masa lalu. Ia menyinggung peristiwa tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1992 di era Presiden Soeharto.

"Tahun 1992, terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto langsung mengumumkan bencana nasional. Selesai! Hanya dalam sekian minggu, yang rusak dibangun kembali, jalan dan jembatan dibangun. Nggak ada ribet-ribet," tuturnya.

Contoh lain yang ia kemukakan adalah tsunami Aceh pada 2004. Ia mengingatkan bagaimana pemerintah di era Presiden SBY langsung menetapkan status bencana nasional.

"Di tahun 2004, terjadi tsunami di Aceh. Hari ini terjadi tsunami, malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional. Besoknya, berton-ton bantuan datang dari semua negara," ungkap Habib Rizieq sambil menceritakan pengalamannya ikut serta dalam aksi bantuan.

Mempertanyakan Kemampuan dan Realita di Lapangan

Habib Rizieq mempertanyakan kondisi saat ini di mana pemerintah disebut menolak bantuan dengan alasan masih mampu. Padahal, menurut pengamatannya, banyak masyarakat di wilayah terdampak masih kekurangan logistik, air bersih, dan aliran listrik.

"Tapi sekarang, giliran ada mau bantuan bilangnya, 'Nggak, kita masih mampu.' Masih mampu dari mana mampu? Kalau mampu jembatan sudah beres. Kalau mampu mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat," pungkasnya.

Kritik ini menyoroti perbedaan pendekatan dan urgensi dalam menetapkan status bencana nasional, serta membuka diskusi tentang efektivitas dan konsistensi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.