[ANALISIS] Upaya Prabowo Pertahankan Kekuasaan Lewat Koalisi Gemuk Permanen

[ANALISIS] Upaya Prabowo Pertahankan 'Kekuasaan' Lewat Koalisi Gemuk Permanen

Saat bersilaturahmi dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Jumat (14/2), Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengusulkan pembentukan koalisi permanen.

Usulan itu mendapatkan respon positif dari PKB, PAN, PSI hingga Golkar. Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan memerintahkan tim khusus untuk mengkaji usulan tersebut.

PDIP juga tampaknya tak tergiur bergabung. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono membantah wacana koalisi permanen yang digagas Prabowo bertalian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden.

Sugiono menjelaskan Prabowo ingin menjaga persatuan dan kerukunan antarpartai.

Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai wacana pembentukan koalisi permanen sengaja dilempar Prabowo sebagai strategi jangka pendek di masa pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo, kata dia, menginginkan sebuah jaminan bahwa seluruh agenda dan kebijakan yang diambil tidak akan mendapat kritik atau ditolak partai koalisinya di DPR.

"Koalisi permanen yang diinginkan Pak Prabowo ini lebih kepada keinginan dia untuk mengamankan agenda dan kebijakan pemerintah," kata Asrinaldi, Selasa (18/2).

Pasalnya dalam 100 hari masa kerja, kata dia, sudah banyak kritikan keras yang disampaikan baik oleh masyarakat hingga ASN terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, ia mengatakan peta politik saat ini sudah jauh berubah pasca MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. 

Dengan demikian, semua parpol bisa mengusung calon presiden-wakil presiden sendiri di Pilpres 2029.

Asrinaldi menilai bukan tak mungkin jika Prabowo memiliki kekhawatiran akan ditinggalkan oleh partai koalisi jika nantinya ada kebijakan yang tidak populis yang ditentang masyarakat.

"Jadi yang penting lebih kepada bagaimana KIM ini bisa setia kepada Presiden Prabowo. Kenapa dipermanenkan, karena Prabowo sadar bahwa kebijakan yang tidak populis juga bisa membuat ditinggalkan oleh partai politik termasuk KIM," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Prabowo sebagai presiden yang baru menjabat satu kali memiliki kesempatan untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang.