PARADAPOS.COM - Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang gencar mengupayakan penerbitan surat utang di pasar domestik China, atau yang dikenal sebagai Panda Bond, menuai sorotan tajam. Kebijakan ini dinilai sarat ketidakpastian dan justru memicu kritik karena dianggap lebih bernuansa pencitraan politik ketimbang solusi ekonomi yang konkret. Pada Minggu, 21 Juni 2026, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyampaikan pandangannya melalui kanal YouTube pribadi, menekankan bahwa negosiasi bilateral yang dilakukan Purbaya dengan menemui langsung jajaran Kementerian Keuangan hingga Bank Sentral China (People’s Bank of China) belum memberikan jaminan nyata bagi perekonomian nasional.
Negosiasi di Beijing: Antara Izin dan Pencitraan
Dalam lawatannya ke Beijing, Purbaya bertemu langsung dengan otoritas keuangan China untuk meminta restu penerbitan surat utang dalam mata uang Yuan. Proses ini memerlukan izin khusus karena berbeda dengan penerbitan obligasi global biasa.
“Dalam kasus ini, pemerintah menjajaki menerbitkan surat utang dalam mata uang Yuan dan langsung dipasarkan di China. Karena itu, Indonesia memerlukan izin khusus. Proses inilah yang sedang dimintakan restu kepada Menteri Keuangan maupun Bank Sentral China,” ungkap Awalil Rizky.
Namun, ia mengingatkan agar pernyataan Purbaya yang menyebut otoritas Beijing bersedia mempercepat proses perizinan tidak disalahartikan. Menurutnya, narasi semacam itu bisa menyesatkan publik jika digunakan untuk menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang dipandang perkasa di mata dunia.
“Tidak apa-apa ngutang, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai narasi ini dibawa ke mana-mana, seolah ekonomi kita dianggap kuat dan sangat dipercaya asing. Ya otomatis, orang memberi utang itu pasti karena percaya, kan? Tapi intinya, kita ini sedang cari utang, Purbaya!” sentil Awalil.
Semiotika Optimisme yang Semu
Lebih jauh, Awalil menyoroti permainan semiotik atau pencitraan yang sengaja dipertontonkan oleh Menteri Keuangan. Ia menilai, Purbaya seolah ingin memamerkan bahwa pertemuannya di China turut dikerubuti investor lokal setempat, demi membangun atmosfer optimisme yang semu.
“Utang itu jelas surat utang negara. Sebab, kalau utang dalam bentuk proyek sektor riil, baik BUMN maupun swasta, saat mencari investor China itu bukan domainnya Menteri Keuangan. Tugas Menkeu itu murni Surat Berharga Negara (SBN). Cuma kali ini denominasinya memakai Yuan dan pengen langsung dijual di sana,” bebernya.
Ia juga meminta publik untuk jeli melihat batas kewenangan otoritas di Beijing yang ditemui oleh Purbaya. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral China bukanlah pihak yang akan membeli surat utang Indonesia, melainkan hanya sebagai pemberi izin.
“Jadi yang dihubungi tidak hanya Menkeu dan Bank Sentral China untuk urusan izin, tapi juga calon investornya. Perlu digarisbawahi, Menkeu China bahkan Bank Sentral China itu bukanlah pihak yang akan membeli surat utang kita. Mereka itu cuma yang punya otoritas izin, bukan pembeli,” cecar Awalil.
Penjajakan Awal yang Belum Bisa Jadi Tolok Ukur
Oleh karena itu, Awalil meyakini hasil lawatan Purbaya ke Beijing sama sekali belum bisa dijadikan indikator nyata untuk menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sedang masuk dalam tren positif. Ia menekankan bahwa langkah ini baru sebatas penjajakan awal.
"Ini baru sebatas penjajakan awal. Sementara kalau Global Bond yang sebelum-sebelumnya diterbitkan pemerintah dalam denominasi Dolar AS, itu pasar global biasa dan tidak memerlukan perizinan birokrasi seketat ini,” pungkas Awalil.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
50 Tokoh Nasional Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Kejaksaan Agung Dalami 41 Nama dalam Praktik Jual Beli Titik Program Gizi Nasional
Roy Suryo Akan Ajukan Penangguhan Penahanan, 50 Tokoh Nasional Siap Jadi Penjamin
Din Syamsuddin Kecam Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Nilai Polisi Tidak Adil