PARADAPOS.COM - Ketua DPR, Puan Maharani, mendesak agar penanganan pascagempa berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik. Dalam pernyataan resminya pada Minggu, 21 Juni 2026, ia menekankan bahwa prioritas utama haruslah pemulihan keberlanjutan hidup dan ekonomi warga yang terdampak bencana. Pernyataan ini muncul di tengah pendataan kerusakan yang meluas di sejumlah wilayah seperti Kota Palu, Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Moutong.
Peringatan dari Balik Data Kerusakan
Puan menyoroti bahwa angka kerugian materiil—yang mencakup ribuan rumah rusak dan fasilitas publik yang runtuh—hanyalah permukaan dari masalah yang lebih dalam. Ia menilai data tersebut kerap kali menyembunyikan krisis kemanusiaan yang sesungguhnya.
“Di balik data kerusakan bangunan dan infrastruktur, terdapat ribuan keluarga yang saat ini menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, hingga keberlanjutan kehidupan sehari hari mereka,” ujar Puan.
Menurutnya, ada ribuan jiwa yang kini kehilangan kepastian akan masa depan mereka pascabencana. Bukan sekadar atap yang hilang, tetapi juga mata pencaharian dan harapan.
Ancaman Krisis Pendapatan dan Kelompok Rentan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengingatkan bahwa krisis pendapatan menjadi bayang-bayang kelam bagi para korban. Hilangnya kemampuan untuk bekerja akibat bencana bisa menjerumuskan mereka ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam.
Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa bantuan negara harus menyentuh akar masalah kesejahteraan keluarga secara cepat dan tepat sasaran.
“Bantuan yang diberikan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki penyakit komorbid,” ucapnya.
Ia menambahkan, perbaikan tempat tinggal memang krusial. Namun, hal itu tidaklah cukup. Warga juga memerlukan modal untuk bisa kembali berdikari secara ekonomi.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik dan material pembangunan rumah, tetapi juga dukungan terhadap pemulihan ekonomi keluarga terdampak,” kata Puan.
Desakan untuk Pemotongan Birokrasi
Belajar dari evaluasi penanganan bencana di tahun-tahun sebelumnya, Puan menyoroti masalah klasik yang kerap menghambat pemulihan: lamanya proses administrasi pencairan stimulan perbaikan rumah. Ia mendesak agar birokrasi dipangkas secara signifikan.
“Dalam situasi pascabencana, kecepatan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan nilai bantuan itu sendiri,” ucap Puan.
Ia menekankan bahwa negara wajib hadir memberikan bantalan ekonomi agar masyarakat tidak semakin terpuruk. Kecepatan tanggap, menurutnya, bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal memulihkan psikologis korban yang telah kehilangan segalanya.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Seluruh Jemaah Haji Indonesia Gelombang Kedua Dipastikan Bisa Masuk Raudhah, Izin Tersedia Berlebih
Brobbey Cetak Dua Gol Cepat, Belanda Hancurkan Swedia 5-1 di Piala Dunia 2026
Swedia Dihancurkan Belanda 5-1, Pelatih Graham Potter Akui Timnya Menuai Pelajaran Pahit
Tiga Peristiwa Besar Warnai 21 Juni: Kelahiran Jokowi, Wafatnya Soekarno, dan Pembredelan Tempo