Kecerdikan Jokowi Memainkan Isu Dugaan Ijazah Palsu

'Kecerdikan Jokowi Memainkan Isu Dugaan Ijazah Palsu'

Oleh: Rokhmat Widodo

Pengamat Politik dan Kader Muhammadiyah Kudus

Isu mengenai dugaan ijazah palsu yang menimpa Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah berhembus sejak masa awal pemerintahannya. 

Namun, setelah tidak menjabat Presiden RI, isu ini kembali mencuat, seakan menjadi bola panas yang sengaja dilempar ke tengah publik. 

Alih-alih panik atau membantah dengan keras, Jokowi justru menanggapi isu ini dengan strategi komunikasi yang amat cerdik.

Pada satu kesempatan, Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada wartawan, namun tidak memperkenankan para jurnalis untuk memotretnya. 

Tindakan ini bukanlah kebetulan, melainkan manuver komunikasi politik yang disengaja. 

Dengan langkah ini, Jokowi seolah berkata: “Ini ijazah saya, tapi kalian tidak bisa menyimpannya, hanya melihatnya sebentar.” 

Hasilnya? Muncul berbagai interpretasi, spekulasi, bahkan perdebatan di ruang publik. 

Dan yang paling penting: nama Jokowi kembali memenuhi ruang-ruang pemberitaan dan media sosial.

Dalam dunia politik modern, terutama di era pasca-kebenaran (post-truth), persepsi jauh lebih penting daripada realitas. Jokowi memahami betul prinsip ini. 

Ia tidak berusaha keras untuk membantah atau membungkam isu tersebut, tetapi justru membiarkannya bergulir dengan arah yang ia kendalikan. Ia menciptakan “noise” yang dikalkulasi. 

Dengan memperlihatkan dokumen tanpa memperbolehkan dokumentasi, ia memberikan ‘umpan’ kepada publik agar terus memperbincangkannya.

Langkah ini membuat dirinya kembali relevan, bahkan setelah tak lagi memegang jabatan. Strategi ini sejalan dengan prinsip “keep the buzz alive“, strategi yang biasa digunakan politisi yang ingin tetap berpengaruh di arena politik pasca-kekuasaan. 

Dalam hal ini, Jokowi menggunakan isu negatif untuk menghasilkan dampak politik positif: mempertahankan perhatian dan eksistensinya di ruang publik.

Kecerdikan Jokowi tidak hanya berhenti di pengelolaan isu, tetapi juga dalam menjadikan media sebagai mitra komunikasi politik.